Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih memantau dampak kenaikan harga minyak yang mencapai US$65 per barel terhadap APBN.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya menyadari fluktiasi harga minyak dan masih terus memantau dampak yang akan terjadi .
"Dampaknya akan ada peningkatan penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak yang berasal dari kegiatan usaha migas, tetapi juga ada potensi peningaktan dari subsidi yang ada dalam APBN," katanya dalam Konfrensi Pers APBN KiTa, di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Seperti diketahui, kenaikan harga minyak akan memberi dampak positif bagi pelaku usaha di sektor hulu, dapat meningkatkan pendapatan mereka seiring harga minyak dunia yang melambung. Oleh karena itu, pemerintah juga sangat mengandalkan pelaku usaha minyak di sektor hulu untuk meningkatkan penerimaan negara.
Pada sisi lain, pemerintah juga mempunyai kewajiban membantu pelaku usaha minyak di sektor hilir, karena pemerintah menginginkan mereka menjual BBM dengan harga yang murah.
Berdasarkan catatan Bisnis, PT Pertamina (Persero) mencatatkan penurunan laba bersih (tidak audit) sebesar 24% menjadi US$2,41 miliar dibandingkan dengan 2016.
Baca Juga
Suahasil mengatakan pihaknya harus menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum dapat meningkatkan subsidi minyak diatas harga yang ditentukan di APBN.
"Peningakatan subsidi yang ada dalam APBN tentu menunggu dari hasil audit yang dilakukan di akhir tahun," katanya.
Suahasil menyebut besaran subsidi BBM yang pemerintah berikan adalah berdasarkan angka yang didapat dari hasil audit BPK 2017. Adapun, subsidi energi yang pemerintah alokasikan pada 2018 adalah Rp94,5 triliun.
Terkait dampak kenaikan harga minyak terhadap perekonomian nasional Suahasil menuturkan pemerintah sedang memperhitungkan dampak keseluruhan terhadap ekonomi, termasuk dampak terhadap inflasi.
"Kita memperhatikan efeknya secara lebih complete, kita juga memperhatikan efeknya ke perekonomian. Karena ada sejumlah barang yang harganya bergerak berdasarkan Indonesian crude price [ICP], misalnya BBM yang diatur pemerintah," jelasnnya.
Bahkan, dia mengatakan, efek yang lebih jauh dari kenaikan harga minyak dunia adalah pengurangan daya beli masyarakat. "Tapi ini juga kita perhatikan efeknya."
Suahasil memastikan saat ini pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperhatikan dampak terhadap perekonomian nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
