Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Di Amerika, Luhut Tegaskan Saatnya Investasi di Indonesia

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mendapat kesempatan sebagai keynote speaker di pertemuan global Sovereign Wealth Fund Institute Annual Coference 2018 di Amerika Serikat.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan/Reuters
Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mendapat kesempatan sebagai keynote speaker di pertemuan global Sovereign Wealth Fund Institute Annual Coference 2018 di Amerika Serikat.

Di hadapan delegasi dari berbagai negara Luhut menyampaikan saatnya berinvestasi di Indonesia. “Kenapa kita harus berinvestasi di Indonesia? Setelah [pertumbuhan] mencapai titik rendah di pertengahan 2015, sekarang posisi Indonesia ada di peringkat ketiga setelah China dan India di kelompok negara G20,” katanya melalui siaran pers pada Kamis (22/2/2018).

Selain itu, dia menceritakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan laut, bandara, mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), jalan tol, serta fasilitas lainnya adalah salah satu prioritas utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Indonesia meningkatkan anggaran untuk infrastruktur sejak 2014-2018 sebesar 165 persen

Dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi dan yang terpenting adalah demi membangun konektivisitas antar penduduk di Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau.

“Oleh karena itu, kami meningkatkan anggaran untuk infrastruktur sejak 2014-2018 sebesar 165 persen, dari Rp154 triliun ke Rp409 triliun dengan mengurangi subsidi BBM dan manajemen fiskal yang bijak,” tambah Luhut.

Dia menjelaskan hasilnya adalah Indonesia mendapat rating bagus dari tiga lembaga pemeringkat ekonomi global yang kredibel.

Kini, Indonesia mendapatkan peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat utama yakni S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's.

Luhut menambahkan selain meningkatkan pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia juga mereformasi berbagai kebijakan di sektor umum di antaranya penyederhanaan proses perizinan, mengurangi daftar investor negatif demi menarik lebih banyak investor dari luar negeri dan penyediaan insentif fiskal.

“Salah satu reformasi utama kami adalah pengurangan jumlah hari dan dokumen yang harus diproses. Kami telah kurangi jumlah rata-rata hari untuk mendapatkan perizinan sekitar 600 persen. Hasilnya, kami berhasil meningkatkan peringkat bisnis dari awalnya urutan 120 pada 2015 ke urutan 72 pada 2018,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper