Bisnis.com, JAKARTA -- Keputusan pemerintah menahan harga energi dan BBM sampai tahun depan memberikan sinyal buruk bagi reformasi energi dan mampu mencederai rating kredit pemerintah.
Anushka Shah, sovereign analyst Moody’s di Singapura, mengungkapkan keputusan tersebut jika dijalankan akan memperlihatkan kemunduran reformasi yang telah dijalankan selama ini dan memberikan tantangan bagi kekuatan institusional.
"Sementara keputusan pemerintah terhadap harga diesel tidak akan memberikan efek langsung terhadap posisi fiskal, penetapan harga bahan bakar tersebut dapat mempengaruhi neraca keuangan," katanya, seperti dikutip Bloomberg, Rabu (7/3/2018).
Jika risiko terjadi terhadap stabilitas makroekonomi, Shah menuturkan Moody's akan melihatnya sebagai kredit negatif.
Saat ini, peringkat kredit Indonesia berada pada outlook yang positif pada peringkat Baa3. Dia menilai penundaan kenaikan harga BBM memang membantu bank sentral dalam stabilisasi nilai tukar karena inflasi dari administered prices atau harga yang diatur pemerintah dapat ditekan.
Meski langkah tersebut mungkin dapat menekan inflasi administered prices, tapi ada potensi tekanan terpendam dalam inflasi inti ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar di kemudian hari.
Ketika dihubungi Bisnis, Selasa (6/3) malam, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo membenarkan bahwa langkah pemerintah melanjutkan komitmennya menahan harga bahan bakar dengan menaikkan subsidi diesel dapat membantu stabilisasi nilai tukar.
Pasalnya, bank sentral menilai langkah ini akan membantu menekan inflasi dari sisi administered prices.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan tidak akan menaikkan tarif listrik serta harga BBM jenis solar dan premium hingga 2019. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
