Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengakui belum semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat akses pembiayaan perbankan. Namun, definisi pelaku UMKM pun dinilai perlu diperjelas.
Direktur Konsumer Banking BTN Budi Satria mengaku sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin terus meningkatkan rasio kredit UMKM di Tanah Air. Dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar, UMKM sudah terbukti mampu menjadi penopang perekonomian nasional termasuk pada masa krisis.
"Oleh sebab itu, semua pihak saat ini tentu harus menyatukan langkah untuk mendukung visi tersebut. Pertama, dengan mendefinisikan apa itu pelaku UMKM dan kriterianya," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (7/3/2018).
Pasalnya, lanjut Budi, saat ini kriteria pelaku UMKM, penetapan omzet, dan lainnya masih berbeda-beda.
"Dengan definisi yang pasti dan seragam, maka upaya-upaya bersama untuk memberdayakan UMKM nasional maupun mencari pola-pola pembiayaan yang tepat bagi mereka akan lebih berhasil bagi pengembangan ekonomi nasional," terangnya.
Budi mengakui hingga saat ini porsi kredit UMKM BTN masih minim, yakni di bawah 10%. Hal ini turut dipengaruhi oleh fokus bisnis perseroan yang ada di sektor pembiayaan perumahan.
Selain itu, saat ini BTN masih fokus pada upaya pemenuhan target Satu Juta Rumah yang juga dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
"Walaupun begitu. tahun ini kami sudah mulai aktif dalam pemberian pinjaman dengan pola KUR dan kredit mikro lainnya," ujarnya.
Adapun target penyaluran KUR Bank BTN pada 2018 mencapai Rp276 miliar. Target ini terbagi dalam dua jenis kelompok KUR yakni Rp270 miliar untuk KUR Ritel dan sisanya untuk KUR Mikro.
Dalam Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2018 di Tangerang, Rabu (7/3), Jokowi menyampaikan keinginannya agar porsi kredit UMKM naik hingga di atas 30% dari total penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Kepala Negara mencatat saat ini porsinya hanya sekitar 20% dari total penyaluran kredit.
Angka itu dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Jokowi pun menginstruksikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian untuk segera mengumpulkan stakeholder perbankan guna merealisasikan komitmen peningkatan porsi penyaluran kredit bagi UMKM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
