Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan para pimpinan bank umum nasional dan asosiasi perbankan hari ini, Kamis (15/3/2018) meminta perbankan agar lebih agresif dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan.
Budi Satria Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara Tbk., menilai bahwa upaya itu tidak bisa hanya semata-mata dilakukan oleh perbankan sendirian, namun yang tidak kalah penting adalah pihak otoritas perbankan juga harus bisa menyesuaikan dengan merespon kebutuhan perbankan dan dunia usaha.
Meskipun, lanjut Budi, pada dasarnya para pelaku bisnis menyadari bahwa dunia perbankan merupakan industri yang sangat diatur atau highly regulated.
"Respons tersebut dengan menyiapkan regulasi yang business environment friendly, tapi tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (15/3/2018).
Menurutnya kondisi saat ini meski bisa dibilang sudah businessman friendly, tapi ada hal-hal tertentu lainnya yang bisa lebih memberikan kemudahan dan dorongan bagi perbankan untuk menyalurkan kredit.
"Misalnya bagaimana perbankan diberikan kemudahan dalam melakukan eksekusi agunan atas pinjaman bermasalah, mengambil tindakan hukum terhadap debitur nakal dengan biaya murah, cepat serta mudah dan yang lain sebagainya," tuturnya.
Apabila, lanjutnya, beberapa contoh langkah tersebut di atas itu juga demi menjaga rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) agar tetap terjaga dengan baik.
"Namun begitu saya meyakini bahwa Presiden Jokowi sebenarnya juga mengharapkan perbankan tetap prudent, namun lebih kreatif menemukan pola-pola pembiayaan yang lebih pro-bisnis," ujarnya.
Dia mencontohkan seperti pola pembiayaan yang ada saat ini belum dapat membiayai komoditas, industri atau produk tertentu. Padahal diluar negeri pembiayaan seperti itu sudah dikenal dapat dibiayai dengan skema pembiayaan tertentu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
