Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kinerja Agus Martowardojo Dipuji

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono memuji Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo karena pencapaiannya selama menjabat.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo memberikan paparan saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (16/11)./Reuters-Darren Whiteside
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo memberikan paparan saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (16/11)./Reuters-Darren Whiteside

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono memuji Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo karena pencapaiannya selama menjabat.

"Agus Martowardojo memulai karirnya [sebagai Gubernur BI] sejak Mei 2013," katanya dalam acara peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2017 di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurut Tony, saat Agus pertama kali berada di posisi Gubernur BI, cadangan devisa saat itu hanya sekitar US$100 miliar dan turun drastis menjadi US$92,67 miliar karena terjadi taper tantrum. Taper tantrum adalah masa di mana AS memutuskan untuk menghentikan kebijakan quantitative ease, pencetakan uang, dan suku bunga rendah dihentikan.

Namun, Agus disebut mampu membuat cadangan devisa kembali naik hingga mencapai US$130 miliar. 

"Ini adalah rekor cadangan devisa tertinggi yang pernah tercatat sejarah perekonomian Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Tony, pada masa jabatannya Agus juga pernah menghadapi naiknya rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan. Salah satunya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Berdasarkan catatan Bisnis, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) Bank Mandiri meningkat sejak 2015 dan memuncak pada 2016 dengan mencapai di atas 4%. Kenaikan NPL disebabkan oleh segmen komersial, terutama di industri manufaktur dan pertambangan.

Ketegasan Agus sebagai gubernur bank sentral yang berani memutuskan tidak menerima bitcoin masuk ke dalam perekonomian domestik turut diapresiasi

"Jadi, ketika banyak negara masih bingung dengan bitcoin, BI berani tegas [mengatakan] tidak," tutur Tony.

Dia menjelaskan bitcoin tidak memenuhi prinsip dasar sebagai mata uang, yakni tidak memiliki underlying asset, tidak punya otoritas, dan tidak punya supervisi.

Adapun LPI adalah publikasi rutin tahunan BI yang memuat kinerja dan perjalanan ekonomi Indonesia. Buku yang mengangkat tema Mengoptimalkan Momentum, Memperkuat Struktur itu berisi proses pengelolaan ekonomi Indonesia selama setahun ke belakang, termasuk agenda yang masih perlu dilanjutkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Richard
Editor : Annisa Margrit
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper