Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi pesan kepada sejumlah pimpinan DPRD yang menghadiri rapat kerja pemerintah untuk menciptkan sistem tata kelola birokrasi yang terbuka dan transparan.
Menurut Wapres Kalla sejumlah kasus hukum yang menjerat ketua DPRD atau kepala daerah bersumber dari ketidakseimbangan posisi antara kedua belah pihak sehingga ada proses negosiasi dan menimbulkan celah korupsi.
“Kami merasa prihatin bahwa akhir-akhir ini banyak pejabat, baik bupati, wali kota maupun gubernur, yang menjadi masalah hukum baik di KPK atau instansi hukum lainnya. Kami harapkan ada kerja sama yang baik antar pemerintah dengan DPRD,” katanya di Jakarta, Rabu (26/3/2018).
Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baik yang memberikan keleluasaan lebih tinggi ke DPRD sehingga dia mengharapkan tidak perlu ada tekanan dari ketua DPRD kepada wali kota, bupati, dan gubernur sehingga menyebabkan masalah hukum di kemudian hari.
“Kita semuanya di sini bekerja sebaik-baiknya untuk mempersatukan arah dan tujuan sehingga memberikan memberikan kesejahteraan, termasuk semua di daearah,” tambahnya.
Setidaknya pada awal tahun ini, KPK sudah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka yakni Bupati Hulu Sugai Tengah Abdul Latif, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Gubernur Jami Zumi Zola, Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dan Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
