Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah meyakini kinerja wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) non karyawan bakal naik dibandingkan dengan tahun lalu. Apalagi, rasio kepatuhan WP non karyawan pada tahun ini tercatat mencapai 40,5% jika dibandingkan dengan Maret 2017.
Namun, raihan realisasi WP OP non karyawan tersebut tampaknya mengulang kejadian tahun lalu. Artinya, dari sisi pelaporan hingga akhir masa pelaporan SPT, WP yang tercatat tak melebihi 1 juta WP. Padahal, tahun ini jumlah WP OP non karyawan yang masuk ke dalam SPT sudah mencapai 2,4 juta.
Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan sebenarnya jika melihat tren dari tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan besar masuknya SPT WP OP non karyawan bakal makin besar pada April.
"Biasanya April juga masih banyak, jadi kemungkinan nanti masih ada WP OP non karyawan yang bakal lapor SPT," ujarnya, Senin (1/4/2018).
Secara umum, raihan penerimaan SPT tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jumlah SPT yang masuk tercatat sebanyak 10,58 juta, dengan komposisi PPh OP non karyawan jauh lebih besar dibandingkan dengan karyawan.
WP OP non karyawan sebesar 9,3 juta atau naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,3 juta. Sementara itu, WP OP Karyawan tercatat sebesar 993.700 dan WP Badan sebesar 244.000.
Baca Juga
"Untuk badan masih ditunggu sampai dengan akhir April karena batas akhirnya April," tambah Yon.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sebelumnya mengakui bahwa secara umum terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak yang lapor SPT menunjukan tingkat kepatuhan dan kesadaran WP mulai membaik.
Meski demikian, ukuran perbaikan kepatuhan tak melulu diukur pada jumlah WP yang lapor SPT. Komposisi WP yang lapor juga menjadi catatan soal perbaikan kepatuhan. Harus diakui bahwa hingga akhir pelaporan SPT, komposisi masih didominasi oleh WP OP karyawan yang sebenarnya tak berdampak besar pada tax base dan potensi pajak.
Otoritas pajak, lanjut Prastowo, sudah seharusnya melakukan otomasi bagi WP OP karyawan karena memang prosesnya lebih mudah. Sementara itu, untuk non karyawan harus mengarah ke kepatuhan material dan perlu strategi untuk mendorong kesadaran kepatuhan.
Pemerintah dalam jangka pendek dinilai memiliki banyak kesempatan misalnya soal besaran sanksi, penegakan sanksi, dan tindak lanjut bagi WP yang telat atau tidak lapor. Strategi jangka panjangnya bisa juga melalui revisi sanksi di UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembedaan jatuh tempo laporan WP OP karyawan dan non karyawan, serta perbaikan dari sisi pemeriksaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
