Bisnis.com, JAKARTA -- Meskipun rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) kian menurun, pemerintah tetap yakin posisi utang pemerintah masih aman.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai akhir Februari 2018 utang pemerintah mencapai Rp4.034,8 triliun, atau naik dari Rp3.515 pada 2016, dan Rp3.165 pada 2015.
Sementara itu, tax ratio nonmigas plus PPh migas pada 2012 (10,15%), 2013 (10,14%), 2014 (9,76%), 2015 (9,1%), 2016 (8,9%), dan 2017 (8,4%).
Direktur Strategi dan Portfolio Utang Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan mengatakan pihaknya telah melakukan repo filling, di mana utang tersebut tidak dibayarkan sekaligus.
"Utang tidak dibayar sekaligus, itu rata-rata jatuh temponya 8 tahun sampai 9 tahun," katanya dalam acara diskusi Indef di Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Dia menegaskan dengan kemampuan penerimaan pajak saat ini, pemerintah telah dapat melakukan manajemen utang dengan sangat baik.
Apalagi, katanya, dengan struktur masyarakat yang tingkat pendidikannya kian meningkat, kemampuan pemerintah untuk membayar utangnya juga akan semakin baik.
Schneider menjelaskan meskipun tingkat masyarakat terdidik tidak terlalu banyak, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu.
Selanjutnya, dengan masyarakat berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang lebih baik, pemerintah juga akan dapat memiliki pemasukan yang lebih baik, di mana kemampuan bayar utang pemerintah akan jauh lebih baik ke depannya.
Adapun, IMF memprediksikan Indonesia akan menjadi negara dengan masyarakat berpenghasilan tinggi pada 2027.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
