Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah 'Terpaksa' Menanggung Sendiri Pendanaan Proyek Infrastruktur

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim terpaksa membiayai infrastruktur sendiri karena proyek infrastruktur terlalu berisiko, sehingga membuat pihak swasta enggan berinvestasi.
Foto aerial proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Koridor Velodrome-Kelapa Gading di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (16/1). Pembangunan infrastruktur LRT di kawasan itu terus dikebut dan diharapkan bisa beroperasi pada Agustus 2018 untuk menunjang perhelatan Asian Games 2018. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Foto aerial proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Koridor Velodrome-Kelapa Gading di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (16/1). Pembangunan infrastruktur LRT di kawasan itu terus dikebut dan diharapkan bisa beroperasi pada Agustus 2018 untuk menunjang perhelatan Asian Games 2018. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim terpaksa membiayai infrastruktur sendiri karena proyek infrastruktur terlalu berisiko, sehingga membuat pihak swasta enggan berinvestasi.

Direktur Strategi dan Portfolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, breakeven point dari infrastruktur mencapai 10 tahun. "Risikonya kan tinggi, nah disitu [pihak] swasta tidak mau, nah disitu peran pemerintah," katanya di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Padahal, katanya, infrastruktur bukan lagi proyek yang harus ditunda, karena penundaannya juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu, katanya, tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera tercapai.

Adapun, Schneider menjelaskan, dalam pembiayaan infrastruktur ada tiga aktor yang berperan, yaitu pemerintah, BUMN, dan swasta.

Pemerintah berkontribusi sebesar 40% dengan kemampuan APBN yang dimiliki, yang mana belanja infrastruktur dalam UU APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp410,4 triliun.

Selain itu, ada pihak BUMN, di mana pemerintah juga menginjeksi modal di dalamnya. "Nah kalau BUMN yang membangun kan pemerintah kasih modal, dan sisanya mereka cari investor lain, dengan menggunakan leverage," jelasnya.

Selanjutanya, pihak swasta, di mana kontribusinya belum begitu maksimal dalam pembangunan infrastruktur saat ini.

Di sisi lain, Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki profiling cash flow dari setiap proyek infrastruktur.

Dia menjelaskan, dalam profiling tersebut dapat digunakan pihak swasta untuk dapat mengetahui proyek-proyek infrastruktur mana saja yang dapat mereka biayai.

"Jadi harus dicari yang mana yang cash flow profil-nya yang cepat, mana yang tiga tahun mana, yang 5 tahun mana, nah yang itu yang lebih ditawarkan ke swasta," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : M. Richard
Editor : Achmad Aris
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper