• Home
  • Ekonomi
  • Moneter
  • perbankan
  • Asuransi
  • multifinance
  • Apbn & Pajak
  • Bumn Watch
  • Wealth & Finance

Market

  • Bursa
  • Saham
  • Obligasi & Reksadana
  • Emas
  • Kurs
  • Komoditas
  • Rekomendasi
  • Korporasi

Bola

  • Liga Inggris
  • Liga Spanyol
  • Liga Italia
  • Bola Eropa
  • Bola Dunia
  • Bola Indonesia
  • Free Kick

Sport

Otomotif

Finansial

  • Ekonomi
  • Moneter
  • Perbankan
  • Asuransi
  • Multifinance
  • APBN & Pajak
  • BUMN Watch
  • Wealth & Finance

Gadget

  • Komputer & Laptop
  • Smartphone
  • Tablet
  • Electronics

Manajemen

Entrepreneurship

Syariah

Industri

  • Manufaktur
  • Infrastruktur
  • Energi
  • Jasa
  • Tekno
  • Agribisnis
  • TI & Media
  • Telko

Properti

  • Rumah & Real Estat
  • Apartemen
  • Bisnis Properti

Traveling

Info

Inforial

Kabar24

  • Nasional
  • Hukum
  • Internasional
  • Regional
  • Humaniora
  • Oh Dunia
  • Kriminalitas
  • Pendidikan

Koran Bisnis

  • Halaman Muka
  • Market
  • Industri
  • Bisnis Weekend

Foto

Life & Style

  • Gaya Hidup
  • Fashion
  • Infotaiment
  • Relationship
  • Inspirasi
  • Parenting
  • Health
  • Musik

Bisnis tv

  • Inspirasi Bisnis
  • Investasi Yuk!
  • Program Berita
  • Editor's View
  • Inspirasi & Kebijakan
  • Selebisnis
  • Streaming

Regional

  • Jakarta Raya
  • Banten
  • Bandung
  • Semarang
  • Surabaya
  • Bali
  • Sumatra
  • Kalimantan
  • Sulawesi
  • Papua

Solopos

Harian Jogja

Data Bisnis

Indeks

  1. Home
  2. Finansial
  3. Ekonomi

Petakan Potensi Transaksi, Barang Digital Belum Kena Tarif

April
06
/ 2018
18:25 WIB
Oleh : Edi Suwiknyo
Share this post :
Ekonomi digital - ilustrasi (jibi)

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklasifikasikan barang digital (digital goods) dalam kode harmonized system (HS) 99 melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.010/ 2018 yang merupakan perubahan kedua PMK. No.6/PMK.010/2017 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebasan tarif bea masuk atas barang impor.

Beleid yang diundangkan pada pertengahan Februari lalu ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi seiring meningkatnya transaksi via elektronik, terutama mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor piranti lunak serta barang digital yang digunakan melalui transmisi elektronik.

BACA JUGA :

  • Disrupsi Ekonomi Digital
  • Uang Digital Ini Jadi Pilihan Pelaku Kriminal
  • Ancaman Keamanan Siber Indonesia Tinggi

Penegasan klasfikasi barang dan pembebasan tarif barang digital itu terdapat dalam Pasal I huruf b ketentuuan tersebut yang memasukan harmonized system code atau kode HS nomor 99. Dengan masukanya barang digital dalam klasifikasi barang kepabeanan, maka pemerintah melalui ketentuan tersebut, memutuskan untuk membebaskan tarif bagi impor barang tak berwujud.

Nasruddin Djoko Surjono, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan kebijakan untuk tidak mengenakan tarif barang digital memang sengaja ditempuh untuk memetakan sekaligus menghitung potensi transaksi barang tersebut. Apalagi, sebelum kebijakan ini terbit, tidak ada klasifikasi barang dan tarif bea masuk bagi barang digital.

"Jadi untuk sementara ini, kami masih dalam tahap memetakan permasalahan industri ini," kata Nasrudin kepada Bisnis, Jumat (6/4/2018).

Otoritas fiskal berpandangan dengan identifikasi potensi perdagangan daring termasuk kompleksitas transaksi di dalamnya, jumlah transaksi dari barang digital akan mudah dipetakan. Dengan demikian, langkah ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih komprehensif. "Yang penting, data-data ini terkumpul," imbuhnya.

Adapun, lanjut dia, pembebasan bea masuk tersebut juga masih tahap awal karena di satu sisi barang digital tersebut merupakan barang modal yang masih diperlukan oleh industri. Langkah ini seharusnya mendapat sambutan kalangan luas, karena untuk pertama kali dalam sejarah pemerintah berhasil mengidentifikasi barang digital dalam rezim kepabeanan domestik.

Terlebih proses identifikasinya juga tak mudah lantaran sebagian negara anggota World Trade Organization (WTO) juga masih belum sepenuhnya sepakat dengan proposal Indonesia yang mulanya akan mengenakan bea masuk bagi barang digital. Padahal jika melihat runtutannya, moratorium pemungutan yang diumumkan WTO dalam Ministerial Conference di Nairobi beberapa tahun lalu hanya sampai 2017.

Meski demikian, Nasruddin mengakui perlakuan fiskal bagi barang digital dan ekonomi digital pada umumnya tak berhenti sampai aturan ini. Pemerintah saat ini juga terus melakukan pembahasan mengenai beleid perlakuan fiskal terhadap perdagangan daring. Namun demikian rencana aturan yang telah dibahas sejak tahun lalu ini tak kunjung disahkan lantaran sejumlah hal.

Tag : ekonomi digital
Editor : Fajar Sidik
Berita terkait :
Indonesia Bakal Jadi Medan Pertempuran Raksasa Teknologi
LAPORAN DARI SINGAPURA : UKM Harus Utamakan Akses…
EKONOMI DIGITAL : Tak Mudah Tentukan Tarif
Penyederhanaan Regulasi Diharapkan Dorong Investasi…
RASTER : Maju Bersama Ekonomi Digital
Pemerintah Tak Akan Buat Rezim Pajak Baru untuk Memajaki…

BERITA TERKINI LAINNYA

  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 23 minutes ago

    Mayoritas Pemda Belum Mampu Optimalkan Data

    BPS mendorong pembuat kebijakan untuk menggunakan data lebih optimal sebelum menetapkan peraturan, terutama bagi pemerintah daerah yang mayoritas masih belum memperhatikan…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 33 minutes ago

    Data Potensi Desa Dibutuhkan Untuk Efektivitas Dana Desa

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan pihaknya sangat membutuhkan data potensi desa.
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 57 minutes ago

    REVISI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN): Beban APBN Hanya 10%

    Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah mencatat pendanaan untuk peoyek strategis nasional atau PSN yang telah dipangkas dari 245 proyek dan 2 program menjadi 222 dan 3 program diproyeksi…
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 1 hour ago

    ​​Bank Mandiri Serap Ribuan Ton Gabah Petani di Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA PT Bank Mandiri Tbk. dan PT Pupuk Indonesia menyerap 4.000 ton gabah petani di Karawang, Jawa Barat. Gabah tersebut hasil panen dari areal sawah seluas…
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 2 hours ago

    DPR Dorong Bank BUMN Sinergi Tangani Skimming

    Anggota Komisi XI mendorong agar perbankan, khususnya bank pelat merah, bersinergi untuk menangani kejahatan perbankan seperti skimming.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 2 hours ago

    DPR Korek BRI Soal Pinjaman China Hingga Skimming

    Anggota Komisi XI mengadakan rapat dengar pendapat terkait industri jasa keuangan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 3 hours ago

    DPR Panggil Dirut BRI, Ini Agenda Pembahasannya

    Bisnis.com, JAKARTA Komisi XI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat terkait industri jasa keuangan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 3 hours ago

    Mandiri Syariah Tawarkan Kepemilikan Mobil Syariah dengan Promo Menarik di IIMS

    PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) bersinergi dengan Mandiri Tunas Finance hadir di event Indonesia International Motor Show (IIMS) 19-29 April 2018 dengan menawarkan…
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 3 hours ago

    CIMB Niaga Bidik Millenial Lewat Kartu Kredit CIMB Niaga Indosat Ooredoo

    PT Bank CIMB Niaga Tbk bekerjasama dengan PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT JCB International Indonesia meluncurkan CIMB Niaga Indosat Ooredoo Card.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 3 hours ago

    Tawarkan Fasilitas Autodebit Iuran, BPJS Kesehatan Gandeng 4 Bank Besar

    Sejumlah perbankan digandeng oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran iuran oleh para peserta program Jaminan…
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 4 hours ago

    Kuartal I/2018, NPL Sejumlah Bank Mulai Turun

    Setelah sempat mengalami kenaikan pada awal tahun, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) telah menunjukkan penurunan pada akhir kuartal I/2018.
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 4 hours ago

    Jepang & AS Sepakat Intensifkan Konsultasi Perdagangan

    Presiden AS Donald Trump dan PM Jepang Shinzo Abe mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk mengintensifkan konsultasi perdagangan antar dua negara. Tujuannya adalah agar kedua…
  • 2018 19 Apr
    Wealth & Finance
    | 4 hours ago

    EDUKASI DUIT: Pola Pikir Milenial Soal Uang

    Banyak orang yang merasa trauma dengan krisis keuangan. Takut krisis moneter. Memang harus diakui, banyak ABG alias angkatan babe gue atau orang-orang zaman old yang tidak…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 5 hours ago

    China Siap Antisipasi Dampak Negatif Perang Dagang dengan AS

    China menyatakan siap untuk mengantisipasi setiap dampak negatif dari perang dagang dengan Amerika Serikat, menurut kementerian perdagangan negara itu.
  • 2018 19 Apr
    Apbn & Pajak
    | 6 hours ago

    LAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal Indonesia

    Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini Indonesia masih memilih ruang untuk meningkatkan rasio perpajakan serta mendongkrak pengeluaran sektor swasta untuk meningkatkan…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 6 hours ago

    REVISI PPh UKM: Pengenaan Tarif Dikenakan Opsional

    Pengenaan PPh final bagi wajib pajak usaha kecil dan menengah akan dikenakan opsional dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013.
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 7 hours ago

    Jokowi Yakin Revolusi 4.0 Dukung Pertumbuhan Industri Otomotif

    Presiden Joko Widodo meyakini revolusi industri 4.0 tidak akan mengancam pertumbuhan industri, khususnya industri otomotif di Indonesia.
  • 2018 19 Apr
    Multifinance
    | 7 hours ago

    Pegadaian Jalin Kerjasama dengan Dirjen Dukcapil

    PT Pegadaian (Persero) menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik. Kerja sama ditempuh…
  • 2018 19 Apr
    Asuransi
    | 7 hours ago

    Pelaku Usaha: Literasi Asuransi Harus Diimbangi Intervensi Teknologi

    Penetrasi pasar asuransi di Indonesia diperkirakan baru mencapai angka 2,99% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Guna mempersempit gap pasar asuransi di Indonesia, lanjutnya,…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 7 hours ago

    Tingkat Utang AS 2023 Diprediksi 116,9%, Setara dengan Mozambik dan Burundi

    Dalam waktu lima tahun, tumpukan utang Amerika Serikat diperkirakan membuat rasio utang terhadap PDB Negeri Paman Sam itu menjadi 116,9% pada 2023 atau selevel dengan tingkat…
    Mercedes Benz EQ Power Diperkenalkan di IIMS 2018
    Bank Sumsel Babel Dukung Sistem Pembayaran LRT Palembang
    Budi Karya Sumadi Serahkan Kapal Pelayaran Rakyat

    Terpopuler

    1. LAPORAN DARI WASHINGTON Beban Utang Dunia Capai Rekor Tertinggi
    2. LAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal Indonesia
    3. BRI Luncurkan Kartu Kredit Wonderful Indonesia
    4. Kredit Pendidikan : Menristek Dikti Berharap Bunga 0%, Perbankan Anggap Mustahil
    5. Inversi Kurva Yield Tresuri bisa Menuntun AS ke Resesi Ekonomi
    • Bisnis.com
      • Available on:
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise with Us
    • Contact Us
    • Career
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia.
    Proudly powered by Sibertama
    • Home
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise
    • Contact Us
    • Career
    Bisnis Indonesia
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia. Proudly powered by Sibertama
    Page rendered in 0.0672 seconds on g9-102
    Available on:    
    • Connect with us