Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Indonesia siap melakukan negosiasi rencana pembatasan penggunaan produk turunan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel pada akhir April 2018 di bursa komoditas Eropa.
Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menegaskan dirinya akan melakukan negosiasi tersebut pada 23-24 April 2018 di Brussel.
"Isu sawit ini di Eropa, memang saya diperintahkan Presiden untuk pergi ke sana sebagai utusan khusus untuk ketemu dengan Uni Eropa. Untuk biodiesel. Itu bidang saya," tegas Luhut dalam pernyataan resmi, Kamis (8/4/2018).
Dia menjelaskan produk sawit yang termasuk ke dalam salah satu komoditas energi terbaharukan pengganti energi fosil. Adapun, sektor energi yang terkait dengan biodiesel merupakan bagian dari tupoksi Kemenko Kemaritiman. Dengan demikian, Luhut meluruskan pernyataan yang mempertanyakan peran Luhut dalam negosiasi biodiesel tersebut.
Parlemen Uni Eropa telah menyetujui rencana phase out biodiesel berbahan minyak sawit mentah atau crude palm oil pada 2021. Kendati belum final, rencana ini mengancam ekspor biodiesel RI.
Dalam hal ini, pemerintah menilai rencana tersebut diskriminatif karena membedakan penghapusan minyak nabati olahan dari sawit lebih awal. Sementara itu, minyak nabati lain akan dihapus sebagai energi terbarukan pada 2030. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berupaya mencari posisi tawar terhadap rencana pembatasan penggunaan biodiesel tersebut.
Untuk mencari posisi tawar ini, pemerintah menunjuk Menko bidang Kemaritimian Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Special Envoy. Sebagai persiapan lawatan khusus ke Brussel, Luhut telah bertemu 20 duta besar negara Eropa untuk mencari titik temu masalah biodiesel tersebut.
Dari pertemuan itu, Luhut disarankan untuk menemui Parlemen Uni Eropa untuk menegosiasikan atau membatalkan larangan tersebut. Upaya ini terbilang belum terlambat karena tahapannya belum final di Parlemen Uni Eropa. Sekalipun, parlemen tersebut telah menyetujui proposal undang-undang energi terbarukan yang melarang penggunaan CPO untuk biodiesel mulai 2021.
Uni Eropa mengambil kebijakan penghapusan konsumsi CPO karena produk tersebut dianggap memiliki dampak lingkungan yang buruk. Minyak sawit kerap dituding sebagai dalang dari proses deforestasi besar-besaran di negara Asia dan Amerika Latin. Jika Parlemen Uni Eropa resmi menolak produk CPO, perang dagang berpotensi muncul antara Eropa dengan negara produsen sawit di Asia dan Amerika Latin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
