Bisnis.com, JAKARTA - Rencana untuk memasang target defisit di bawah 2% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 tak bisa dilihat secara parsial. Pemerintah menilai rancangan ini didasari oleh prospek pertumbuhan perekonomian yang diharapkan membaik pada semester dua tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tanpa menafikan beberapa sektor penopangnya, sebagai instrumen dari pengelolaan ekonomi, penyusunan APBN tetap perlu mempertimbangkan prospek perkembangan ekonomi. Apabila ke depan ekonomi menguat, yang tahun ini didukung kebijakan di sektor investasi, ekspor, dan insentif perpajakan, pemerintah sebenarnya tinggal menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhannya.
"Kalau ekonomi menguat, pemerintah sebenarnya tinggal menjaga momentum tersebut. Oleh karena itu, APBN-nya kalaupun masih defisit, defisitnya bisa diperkecil," kata Sri Mulyani Rabu (11/4/2018) malam.
Upaya memperkecil defisit menjadi salah satu yang terus diupayakan pengelola fiskal. Tahun ini, dengan asumsi terjadi perbaikan dari sisi penerimaan pajak, pendapatan negara dirancang senilai Rp1.894,7 triliun. Sementara itu, belanja ditargetkan mencapai Rp2.220,6 triliun. Dengan posisi pendapatan dan belanja negara ini defisit diharapkan berada pada kisaran Rp325,9 triliun atau 2,2% dari poduk domestik bruto.
Jika menilik tren defisit selama 5 tahun belakangan, defisit dalam APBN pernah mencapai titik tertinggi pada 2015. Kala itu, realisasi defisit masih tercatat sebesar 2,8% atau hampir mendekati ambang batas defisit dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang dibatasi 3% dari PDB.
Kondisi serupa sebenarnya sempat akan terjadi pada 2017, ancaman shortfall penerimaan pajak dan pengelolaan belanja membuat pemerintah memasang target defisit sebesar 2,92%. Namun demikian, karena perbaikan harga komoditas, kinerja penerimaan pajak yang mulai terkerek, serta efisiensi belanja, defisit dapat ditekan pada angka 2,57%.
Untuk tahun depan, dengan asumsi geliat perekonomian mulai merangkak naik dengan paket insentif yang sedemikian banyak, pengelolaan fiskal yang mencakup optimalisasi pendapatan negara dan pengelolaan belanja bisa semakin kredibel.
Oleh karena, dalam penyusunan anggaran, penentuan target penerimaan, pemerintah akan membuat proyeksi yang lebih kredibel, sedangkan kebijakan dari sisi belanja akan disisir ke sektor-sektor yang lebih prioritas.
Belanja prioritas, lanjut Menkeu, tetap akan dilakukan untuk mendukung sejumlah program mulai dari peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui belanja pendidikan yang diproyeksikan naik, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. "Jadi defisit menurun adalah kombinasi antara penerimaan dengan belanja kita," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
