Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu mengatur kembali tata kelola pangan karena komponen pangan kerap menjadi pemicu dari gejolak inflasi.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pemerintah perlu melakukan efisiensi tata niaga pangan dengan memangkas rantai pasokan beras, daging, hingga bawang merah dari level petani ke konsumen.
Tak hanya itu, kebijakan impor pangan terkesan terlambat tanpa data akurat sehingga sering bertepatan dengan masa panen petani.
"Akibatnya upaya mengendalikan harga justru blunder bagi peningkatan produksi petani, di pasar harga masih mahal," katanya, Minggu (15/4/2018).
Menurutnya, dari sisi upaya mengendalikan inflasi masih didominasi kebijakan pemerintah pusat. Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID belum optimal. Padahal, harusnya koordinasi antardaerah untuk memenuhi pasokan pangan bisa lebih efektif jika TPID khususnya kepala daerah saling bekerjasama.
Untuk itu, ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, segera pangkas rantai pasokan dengan perbaiki pola distribusi, kurangi peran tengkulak, dan perkuat fungsi satgas pangan hingga level paling mikro di seluruh daerah yang rawan kenaikan harga.
Kedua, perbaikan data pangan mendesak untuk dilakukan dan kebijakan impor pangan harus dilakukan secara terencana. Ketiga, TPID lebih dioptimalkan untuk redam titik-titik potensial inflasi jelang Lebaran.
Awal tahun ini, persoalan pangan memang cukup pelik dihadapi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pun mengaku masih fokus pada penurunan harga beras dan daging.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
