INTERVENSI HARGA BBM NONSUBSIDI: Pemerintah Tak Ingin Masyarakat Gaduh

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah tetap bersikeras bahwa kebijakan pengaturan harga bahan bakar minyak di luar penugasan atau nonsubsidi menjadi jurus untuk menghindari gejolak yang terjadi di masyarakat.
Ipak Ayu H Nurcaya | 17 April 2018 21:24 WIB
Pengendara mengisi bahan bakar di SPBU, di Jakarta, Senin (9/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tetap bersikeras bahwa kebijakan pengaturan harga bahan bakar minyak di luar penugasan atau nonsubsidi menjadi jurus untuk menghindari gejolak yang terjadi di masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan pemerintah yang akan mengatur harga BBM di luar penugasan atau nonsubsidi saat ini memang sudah diambil.

Menurutnya, hal ini lebih bertujuan untuk menjaga stabilitas masyarakat khususnya dalam menghadapi tahun politik. "Pemerintah hanya ingin agar situasinya apalagi ketika tahun politik kemudian gaduh. Akan lebih baik jika tidak gaduh makanya kita ambil kebijakan itu," katanya, Selasa (17/4/2018).

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM Tony Prasetiantono menyayangkan langkah pemerintah dalam pengaturan harga BBM nonsubsidi kali ini. Menurutnya, jika dipaksakan, stimulus fiskal akan melemah, ujung-ujungnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkurang.

"Tidak perlu diatur seharusnya, serahkan saja pada mekanisme pasar untuk menemukan sendiri ekuilibriumnya," ujar Tony.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terkait kebijakan penetapan harga BBM nonsubsidi sudah sesuai dengan Perpres Nomor 191/2014 mengenai operasi BBM terutama pada level retail.

Dirinya menambahkan, regulasi itu juga sudah mengatur tentang ketentuan operasi dan penetapan harga.

"Jadi yang dilakukan Pak Jonan [Menteri ESDM] adalah melakukan peraturan itu dalam rangka menjaga margin agar tetap sesuai dengan yang ditetapkan sehingga menimbulkan keseimbangan dalam mengelola ekonomi kita," katanya.

Sri Mulyani mengemukakan, pemerintah tengah melakukan penyelarasan dari satu sisi kebutuhan dan kepastian dunia usaha agar tetap terjaga. Pada sisi lain, dari kepentingan masyarakat yang masih melihat BBM sebagai komoditas penting.

Menurutnya, upaya ini dilakukan Kementerian ESDM untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa instrumen kebijakan ekonomi masih tumbuh dan kuat dari segala guncangan baik dari harga minyak, perang dagang, dan suku bunga global.

Tag : Harga BBM
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top