Bisnis.com, JAKARTA -- CORE menyambut baik rencana pemangkasan anggaran infrastruktur pemerintah pada 2019 menjadi Rp300 triliun.
Sebagai informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp300 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp410,4 triliun pada 2018.
Pemerintah mengklaim turunnya anggaran lebih disebabkan oleh keterlibatan swasta dalam pembangunan, sehingga dapat memenuhi keterbatasan ruang fiskal, serta dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, penurunan anggaran infrastruktur untuk tahun depan sangat relevan, dikarenakan banyaknya permasalahan dalam pembangunan fisik, serta ketidakmampuan pembiayaan oleh pemerintah.
"Iya itu bagus menurut saya, kalau mau melakuakan adjustment lebih baik di awal," katanya kepada Bisnis, Selasa (1/5/2018).
Menurutnya, adjustment sangat wajar, karena pertumbuhan penerimaan pajak yang masih dikisaran 15%, dan masih belum mampu untuk mencapai target 24% "Kalau penrimaan pajak tidak sampai target, pemerintah cuma bisa berutang," imbuhnya.
Oleh karena itu, katanya, dengan langkah adjustment pada awal penyususnan Rancangan APBN, dapat mengurangi potensi melebarmya defisit anggaran .
Ditambah lagi, Faisal mengatakan masih banyak sekali permasalahan dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembebasan lahan, dan perizinannya.
Menurutnya, hal tersbut juga merupakan alasan yang tepat untuk tidak terlalu memaksakan pembangunan yang berlebihan pada 2019.
Namun, Faisal mengatakan, dirinya kurang begitu setuju dengan klaim pemerintah terkait lebih banyaknya keterlibatan swasta pada tahun depan.
"Karena semuanya sudah ada porsinya sendiri- sendiri, dari nilai total proyek Rp5.000 triliun lebih tersebut," katanya.
Pemangkasan angaran yang mencapai Rp110 triliun tersebut, bukan berarti bahwa adanya peningkatan ketertarikan pihak swasta untuk membangun.
Sementara itu, menurut Peneliti INDEF M. Rizal Taufikurahman, memasuki tahun politik seharusnya belanja infrastruktur tidak dikurangi, sehingga multiplier effect yang diharapkan dapat terjadi.
"Justru tahun politik produktivitas pembangunan infrastruktur harus semakin membaik dan dioptimalkan, dan memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor strategis lainnya," Katanya.
Rizal mengatakan pemerintah juga harus benar-benar mengevaluasi urgensi penurunan anggran untuk proyek i frastruktur, karena ada kemungkinan sisa anggarannya malah digunakan untuk kepentingan politik yang tidak memberikan dampak kepada ekonomi secara signifikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
