Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Rendah, Ini Biang Keladinya!

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo ada penyebab lain yang membuat rasio kepatuhan pelaporan wajib pajak (WP) badan sangat rendah.
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4)./Antara-Moch Asim
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4)./Antara-Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA -- Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai ada penyebab lain yang membuat rasio kepatuhan pelaporan wajib pajak (WP) badan sangat rendah.

Adapun, rasio kepatuhan WP badan masih di bawah target, yakni dari 1,47 juta WP badan yang terdaftar wajib lapor SPT hanya 664.000 atau 45% dari jumlah tersebut. Otoritas pajak menilai rendahnya rasio tersebut dikarenakan tahun buku yang digunakan WP.

"Memang jangka waktu penyampaian terkait tahun buku ada benarnya, sebab dihitung empat bulan sejak berakhirnya tahun buku. Tapi mayoritas kan tetap tahun bukunya Januari sampai dengan Desember," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Bisnis, Rabu (2/5/2018).

Menurutnya, selain tahun buku yang digunakan, ada penyebab lain yakni, pertama, WP memanfaatakan skema perpanjangan pelaporan sampai Juni. Sebagai informasi, dalam Pasal 3 ayat 4 UU KUP dsebutkan, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Meskipun beguitu, WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

"Kan di UU diatur, yang belum menyelesaikan laporan keuangan boleh memberitahukan perpanjangan sampai 2 bulan," imbuhnya.

Kedua, Yustinus menduga ada juga penyebab dari kecilnya denda administrasi yang ditetapkan otoritas pajak, sehingga membuat WP badan merasa masih bisa mentolerir biaya tersebut. Seperti diketahui, sanksi administratif berupa denda bagi WP badan adalah sebesar Rp1 juta. "Nah iya itu, denda terlalu kecil sehingga tidak ada deterrent," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : M. Richard
Editor : Fajar Sidik
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper