Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta mewaspadai masuknya proyek siluman dalam setiap pembahasan anggaran, jika pemerintah berencana mengagendakan pembahasan APBN P 2018 atau membahas 2019, di tengah musim politik seperti saat ini.
Ongkos demokrasi yang mahal memungkinkan oknum baik dari kalangan DPR, birokrat, dan swasta untuk menyelipkan agenda 'siluman' dalam pembahasan anggaran.
"Kasus ini terjadi setiap tahun, apalagi ini tahun politik banyak yang butuh logistik pemilihan umum. Politik transaksional itu sudah menjadi masalah struktural," ujar Ekonom INDEF Bhima Yushistira, Minggu (6/5/2018).
Adapun sebelumnya KPK menangkap sembilan orang termasuk anggota Komisi XI DPR Amin Santono dalam kasus dugaan suap usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2018.
Penangkapan dua orang yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus rasuah ini mengindikasikan bahwa praktik calo anggaran masih terus terjadi dalam setiap pembahasan anggaran.
Dalam penangkapan itu, KPK menyita barang bukti berupa emas seberat 1,9 kilogram, uang senilai Rp1,8 miliar, 63.000 dolar Singapura, dan US$12.500.
Baca Juga
Bhima menjelasakan sebenarnya ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari transaksi penyelewengan anggaran. Pertama harga acuan proyek di dalam APBN harus didasarkan ada unit cost atau biaya yang sudah distandarisasi, sehingga tak terjadi mark up.
"Jika sudah dikunci dalam standarisasi biaya, ruang negoisasi atau penggelembungan anggaran semakin kecil," imbuhnya.
Kedua mengenai transparansi anggaran dengan mekanisme e-budgeting yang bisa diakses publik hingga rinciannya. Pasalnya, saat ini menurut Bhima penggunaan e-budgeting masih sangat terbatas di kementerian dan lembaga. "Kalau transparan maka publik bisa membandingkan kewajaran biaya pengadaan proyek setiap tahunnya," tegas Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
