Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai keputusan pemerintah untuk menambal beban subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM sebesar Rp10 triliun sudah sangat tepat.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM Tony Prasetiantono menilai langkah pemerintah menambah subisidi energi sudah sangat tepat. Penambahan subsidi BBM memang tak terhindari.
Harga minyak dunia US$70 per barel belum ada tanda-tanda menurun, padahal asumsi APBN hanya US$48. Belum lagi, saat ini masih sedang terjadi tarik-menarik harga.
"Saudi ingin harga minyak dunia US$80, sedangakan Amerika ingin di bawah US$70," katanya, Minggu (6/5/2018).
Menurut Tony, dengan menambah subsidi hingga Rp10 triliun belum akan berpengatuh signifikan terhadap keuangan negara secara keseluruhan.
Namun, jika harga minyak dunia terus liar, menurutnya, skenario harus lebih banyak yang diubah. Dirinya pun berharap harga minyak ke depannya turun.
Tony menilai langkah APBN-P sudah tepat ketimbang membuat kebijakan dalam pengaturan harga BBM nonsubsidi. Sebab, menurutnya, jika dipaksakan, stimulus fiskal akan melemah, ujung-ujungnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkurang.
Harga minyak mentah saat ini memang terus melunjak hingga menyentuh level tertingginya sejak November 2014. Pada penutupan perdagangan, Jumat (4/5/2018), harga minyak West Texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni 2018 di New York Mercantile Exchange (NYMEX) naik 1,99% ke level US$69,79 per barel.
Adapun menurut laporan Reuters, harga minyak WTI telah mengalami kenaikan 2,3% dalam pekan ini. Begitu pun dengan harga minyak Brent untuk pengiriman Juli 2018 di ICE Futures yang kemarin ditutup naik 1,7% ke level US$74,87 per barel. Minyak Brent mengakhiri pekan dengan kenaikan sebesar 0,3%.
Mau tak mau sejumlah negara terkena imbas kondisi inu tidak terkecuali Indonesia.
Setelah cukup lama bungkam dengan respons yang akan dilakukan, akhir pekan lalu pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun buka suara. Dirinya memastikan akan melakukan APBN-P 2018 guna menambal beban subsidi BBM dengan anggaran sekitar Rp10 triliun.
"Ini usulan Menteri Keuangan, apalagi skemanya kalau bukan APBN-P, anggarannya sekitar itu Rp10 triliun," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
