Bisnis.com, JAKARTA--Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjebak pada kisaran 5% pada kuartal I/2018 diakibatkan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga nyaris stagnan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Senin (7/5), menunjukkan pertumbuhan konsumsi pada kuartal I/2018 hanya sebesar 4,95%, naik 0,01% dibandingkan dengan kuartal I/2017.
Ekonom PT Maybank Indonesa Tbk. Juniman menuturkan pertumbuhan konsumsi yang hampir sama ini menjadi problema bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga pergerakannya tidak jauh-jauh dari kisaran 5%. Padahal kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan cukup besar yakni 56,80%.
"Pemerintah suka tidak suka, jika ingin ekonominya tumbuh di atas 5%, konsumsi rumah tangga harus didoron dengan cepat," kata Juniman, Senin (7/5).
Pasalnya, pertumbuhan ekspor pada tahun ini akan terbatas seiring dengan peningkatan harga komoditas yang tidak akan setinggi tahun sebelumnya. Sementara itu, konsumsi pemerintah tidak akan banyak membantu karena anggarannya yang terbatas. Menurut Juniman, pemerintah harus mengelontorkan stimulus fiskal untuk mendongkrak konsumsi masyarakat.
Saat ini, konsumsi rumah tangga golongan menengah ke bawah harus menjadi sorotan pemerintah karena kelompok ini memiliki pendapatan yang terbatas. Pemerintah sudah sangat baik menjaga stabilitas harga dengan mematok inflasi rendah serta memberikan cash for work dan bantuan sosial lainnya.
Namun, Juniman menegaskan hal itu tidak cukup. Insentif pajak pendapatan (income tax) berupa penurunan persentase progresifnya dapat menjadi solusi, seperti yang telah dilakukan pada 2008.
"Pajak untuk private atau rumah tangga bisa diturunkan dari yang paling tinggi sekarang 30% menjadi 28%, minimal bisa menolong konsumsi," papar Juniman. Adapun, Juniman melihat konsumsi rumah tangga kelas menengah ke atas juga masih belum meningkat tajam.
Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah pajak. Menurutnya, masyarakat golongan tersebut tengah khawatir terhadap kebijakan pajak pemerintah, yaitu kebijakan 'mengintip' data kartu kredit hingga rekening pribadi. Dengan demikian, dia menghimbau ada baiknya pemerintah berhati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan ini.
"Kalau bisa ditunda lebih baik. Ya, ditunda dua atau tiga tahun ketika reformasi perpajakan selesai seluruhnya. Jangan sampai kebijakan pajak pemerintah menjadi bumerang sehingga mereka tidak mau belanja," ujarnya.
Dia menyarankan sosialisasi kebijakan pajak harus dilakukan dengan baik dan berhati-hati. Selain itu, dia menuturkan masyarakat kelas menengah ke atas juga khawatir terhadap prospek ekonomi.
Umumnya, Juniman mengatakan golongan tersebut mengkhawatirkan masalah siklus krisis 10 tahunan sehingga banyak yang menahan uangnya dalam bentuk deposito atau investasi.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu tumbuh lebih tinggi dari 5% akan berpengaruh pada perspektif masyarakat.
Terlepas dari kondisi ini, dia meyakini adanya peningkatan tipis dari konsumsi rumah tangga yang tercermin dari peningkatan penjualan mobil yang naik 5,87% pada kuartal I/2018 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. "Artinya mereka mulai spending, tetapi belum banyak," kata Juniman.
Kepala BPS Suhariyanto menuturkan kenaikan tipis pada konsumsi disebabkan karena persentase pendapatan yang dikonsumsi pada kuartal I/2018 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
"Uangnya untuk apa? Ada yang ditabung dan ada yang untuk investasi. Itu alasan pertama," kata Suhariyanto.
Kedua, BPS melihat pertumbuhan konsumsi di beberapa komponen seperti makanan dan minuman serta transportasi dan komunikasi mengalami perlambatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
