Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema alternatif untuk mengamankan sumber pembiayaan utang dalam rangka mengantisipasi perkembangan pasar.
Dalam tiga lelang surat berharga negara (SBN) terakhir sejak akhir April hingga awal Mei ini, minat investor terlihat sangat minim untuk berpartisipasi dalam lelang.
Puncaknya adalah lelang pekan ini, Selasa (8/5/2018) yang mana pemerintah memutuskan untuk membatalkan lelang dengan tidak menyerap seluruh permintaan yang masuk yang mana hanya Rp7,19 triliun.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan secara umum dinamika yang terjadi di pasar keuangan Indonesia, termasuk di pasar SBN, disebabkan oleh faktor eksternal.
Tidak ada sentimen negatif dari dalam negeri yang mendukung pelemahan di pasar surat utang dan pasar modal Indonesia, demikian pun pelemahan rupiah sudah tidak lagi mencerminkan kondisi fundamental Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan, seluruh komponen penopang perekonomian Indonesia berada pada jalur positif. Perumbuhan konsumsi, investasi, dan eksport relatif positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, melihat ketidakpastian yang terjadi di pasar global, pemerintah sudah siap dengan beberapa mekanisme altertatif khususnya dalam hal pembiayaan utang untuk menjamin stabilitas perekonomian dalam negeri.
“Penerbitan SBN melalui private placement, sehingga tidak harus selalu dari market, bisa jgua dari partner bilateral dan multilateral, ada 1,3 billion dollar dan 850 juta euro. Samurai Bond juga bisa di-upsize hingga 155 miliar Japaness yen. Kita juga bisa terbitkan SBN valas setiap saat kalau momentum di pasar sedang positif,” katanya, Jumat (11/5/2018).
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa BLU juga memiliki kesiapan dana hingga Rp12 triliun untuk menyerap SBN. Pemerintah sudah memiliki mekanisme bond stabilization framework yang bisa digunakan untuk menjaga kepentingan Indonesia dan kestabiltan ekonomi.
Pemerintah menjamin kondisi kas dalam posisi aman sehingga tidak harus menerima permintaan yield lelang SBN yang mana tidak lagi rasional bila dibandingkan dengan peringkat investment grade Indonesia.
Posisi SILPA pemerintah hingga akhir April mencapai Rp133,6 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp123,2 triliun.
“Posisi kas pemerintah dalam kondisi yang cukup memadai dan pemerintah akan terus menjaga pelaksanaan APBN sehingga jadi pilar stabilitas dalam kondisi yang dinamis dan bergejolak. Jadi, kita mampu memberi kepercayaan pada masyarakat, dunia usaha dan pelaku pasar sehingga tidak menambah gejolak,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
