Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut B. Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk peserta Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) Oktober mendatang.
Luhut yang juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana Annual Meeting IMF - WB di Bali tersebut meyakinkan bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan untuk membiayai keperluan peserta pertemuan.
“Jadi kalau ada yang bilang kita hambur-hambur uang, saya penanggung jawab. Nah, suruh ngomong ke saya, supaya clear, saya bertanggung jawab, not any single penny (tidak ada satu rupiah pun) yang lari ke peserta,” tegasnya, seperti keterangan resmi yang dikutip Bisnis.com, Sabtu (12/5/2018).
Justru, pertemuan tersebut, menurutnya adalah peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pemasukan dari sektor pariwisata.
“Sekarang apa yang kita dapat? Yang kita dapat itu promosi Indonesia yang luar biasa ada 189 negara yang datang, dan 17.500 peserta plus pengikut-pengikutnya jumlahnya kita belum tahu. Nah mereka itu semua orang kaya, jadi dari semua itu kita siapkan lagi tourist destination tadi,” ujarnya.
Lebih jauh, Menko menyebutkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan Banyuwangi, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, Borobudur dan Raja Ampat untuk ditawarkan.
“Lapangan terbang kita siapkan di Banyuwangi sekaligus mempersiapkan destinasi wisata. Jadi kalau kami investasi, ada uang keluar, ada yang bilang duit berlebihan keluar, saya jelaskan kita malah beruntung, dengan uang anggaran untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank tadi, kami manfaatkan sekalian untuk destinasi wisata," tegasnya.
Kenudian di Labuan Bajo pun, pemerintah sudah memperbaiki infrastruktur pelabuhan udara, jalan raya, lampu penerang jalan, suplai air hingga sistem pengolahan sampah.
Pemerintah juga telah melakukan capacity building kepada masyarakat dan pelaku pariwisata di daerah destinasi turis sehingga daerah mendapatkan manfaat dan pemasukan kas daerah dari penyelenggaraan IMF-WB.
Senada dengan Menko Luhut, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Susiwijono mengatakan bahwa terkait biaya yang berhubungan dengan kebutuhan peserta, sebagian besar akan kembali ke pemerintah.
“Misalnya hotel, peserta bayar sendiri, kita hanya bayar untuk blocking hotel. Lalu kantor, kami menyediakan 650 kantor di Nusa Dua. Itu kita sewakan ke mereka, mereka bayar ke kita dan uangnya masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujarnya.
Pasalnya, menurut rencana, pejabat IMF-WB, pada pertengahan September akan berkantor di Bali. Karenanya, pemerintah telah mempersiapkan 650 ruangan untuk persiapan ruang kantor dan ruang pertemuan.
Seperti diketahui bahwa pada 8-14 Oktober 2018, Indonesia bakal menjadi tuan rumah pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) yang merupakan peristiwa ekonomi dan keuangan terbesar di dunia. Hingga kini, persiapannya sudah 70% selesai.
Pemerintah memperkirakan ada sekitar 17.500 delegasi yang berasal dari 189 negara bakal hadir untuk mengikuti pertemuan tersebut. Para delegasi merupakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh dunia.
Selama kurun waktu seminggu itu, akan ada 2000-3000 pertemuan yang diselenggarakan secara bersamaan.
Sementara ini anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung kelancaran acara itu telah ditetapkan dengan skema tahun jamak (multi years), yakni pagu anggaran di Maret 2017 sebesar Rp45,4 miliar dan tahun angaran 2018 sebesar Rp810,1 miliar Total pagu yang ditetapkan untuk tahun 2017-2018 adalah Rp855,5 miliar.
Namun, kendati pemerintah telah mengalokasikan Rp45,5 miliar pada 2017, kenyataannya, nilai kontrak dan realisasinya itu sebesar Rp10,4 miliar. Lalu, pada pagu anggaran tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp810,1 miliar, tetapi nilai kontraknya Rp556 miliar.
Angka tersebut bisa jadi berubah karena diskusi antara tim panitia nasional pelaksanaan pertemuan IMF-WB dan tim sekretariat IMF-WB masih berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
