Bisnis.com, JAKARTA—Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2018 mencapai 5,06%, atau tidak banyak berbeda dengan tahun lalu dan masih di bawah perkiraan pemerintah 5,4%.
Dalam tiga minggu terakhir rupiah melemah menjadi Rp14.000 per dolar AS, dan ketidakpastian iklim perdagangan dunia meningkat tajam dengan potensi perang dagang antara AS-China. Melemahnya rupiah dan turunnya IHSG disinyalir terjadi karena arus modal yang keluar karena penyesuaian tingkat suku bunga AS yang diperkirakan berlangsung lebih cepat, penurunan pajak, dan deregulasi di AS yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi negara Abang Sam itu.
Dalam menyikapi ketidakpastian, tentu kita tidak bisa me nyalahkan keadaan eksternal, tetapi sebaiknya bertanya bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat bertahan atau berada di atas 5%.
Mengingat terbatasnya ruang gerak stimulus fiskal maupun moneter untuk mendorong pertumbuhan, maka yang perlu dilakukan adalah mengerakkan sektor riil, terutama dengan peningkatan ekspor dan investasi.
Tulisan ini akan dipusatkan kepada perkembangan ekspor, walaupun tentunya peningkatan ekspor tidak terlepas dari peningkatan investasi.
Sejak 2012, pertumbuhan ekspor negatif karena pertumbuhan ekonomi global yang lemah, dan anjloknya permintaan dan harga komoditas. Selama ini, sekitar 60% dari ekspor Indonesia terdiri atas komoditas seperti gas, batu bara, produk mineral, dan kelapa sawit.
Kinerja ekspor baru membaik pada 2017 dan pertumbuhan ekspor secara riil mencapai 9%, seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, sehingga volume perdagangan dunia meningkat dari 2,5% pa - da 2016 menjadi 4,5% pada 2017.
Nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan secara terus menerus, dari US$200 miliar pada 2011 menjadi US$145 miliar pada 2016, dan baru membaik kembali pada 2017 menjadi US$169 miliar dengan pertumbuhan 16%.
Di luar faktor membaiknya permintaan eskternal, meningkatnya harga komoditas seperti batu bara, kelapa sawit dan migas, juga mendorong pertumbuhan nilai ekspor. Namun perlu dicatat bahwa mem baiknya kinerja ekspor dialami juga oleh banyak negara lain pesaing Indonesia.
Pada 2017, nilai ekspor Vietnam melampaui Indonesia dan mencapai US$214 miliar atau pertumbuhan 21%. Padahal pada 2011 pada saat ekspor Indonesia US$200 miliar, ekspor Vietnam masih setengah dari Indonesia. Bagaimana prospek ekspor Indonesia mendatang di jangka pendek dan jangka menengah, dan dengan melihat kepada faktor eksternal dan domestik?
Dari aspek eksternal, melemahnya kurs bisa meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Namun, pengaruh ekspor akan berkurang karena produk nonmigas Indonesia di luar komoditas masih tinggi ketergantungannya kepada bahan baku impor.
Dalam jangka pendek, faktor permintaan pasar dunia dan harga komoditas akan lebih mempengaruhi kinerja ekspor, sedangkan faktor memperbaiki daya saing nonmigas Indonesia menjadi isu penting di jangka pendek dan menengah.
Menurut perkiraan terakhir IMF World Economic Outlook, pertumbuhan dunia akan membaik pada 2018 dan 2019 menjadi 3,9% terutama dengan membaiknya pertumbuhan di AS dan beberapa negara di Eropa.
Negara sedang berkembang di Asia diperkirakan akan tumbuh tertinggi dari semua kawasan di dunia dengan catatan 6,6% pada 2018 dan 6,4% pada 2019.
Untuk harga komoditas harga migas mengalami kenaikkan paling pesat dengan harga minyak saat ini sudah mendekati US$80 per barel dibandingkan dengan titik terendah pada 2015 sebesar US$40 per barrel.
Bagi Indonesia, kondisi itu lebih menyebabkan peningkatan defisit perdagangan migas walaupun ekspor minyak bumi kita me - ningkat karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak bumi. Terkait dengan pasar eksternal tentu diperlukan strategi antisipasi pertumbuhan perekonomian dunia dan perluasan pasar di tengah ketidakpastian iklim perdagangan dunia. Pertumbuhan volume per da - gang an dunia membaik secara sig nifikan pada 2017 mencapai 4,9% dibandingkan dengan 2,3% pada 2016 (lebih rendah lagi pada periode 2012-2015), dan diperkirakan tetap baik dengan pertumbuhan 5,1% pada 2018 dan 4,7% pada 2019.
Justru yang paling dikhawatirkan semua pihak saat ini adalah peningkatan ketidakpastian dan hambatan perdagangan karena peningkatan protektionisme yang dipicu oleh kebijakan America First dari AS.
Bahkan dalam IMF WEO pada April 2018, di sebut secara khusus, bagaimana sistem perdagangan multilateral yang selama ini mendukung pertumbuhan dunia dalam bahaya diobrak-abrik (in danger of being torn apart).
Bagaimana seharusnya Indonesia dan kawasan Asia menyikapi perkembangan business not usual ini? Pada pertemuan CSIS Global Dialogue dan Pacific Economic Cooperation Council (PECC) General Meeting yang dilaksanakan pekan lalu di Jakarta, kesimpulan utama adalah sebaiknya Indonesia tidak terbawa arus proteksionisme yang dipicu oleh AS karena akan lebih merugikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan berbasis aturan main yang jelas, perlu di - pertahankan.
Selama tiga dekade terakhir perdagangan internasional dan investasi telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi global dan Asia, dan telah berhasil me - nurunkan kemiskinan bagi ratusan juta orang.
Para peserta pertemuan tersebut menilai bagaimana hasil berbagai analisa dan studi perdagangan internasional menunjukkan jika masing-masing negara menyikapi peningkatan protektionisme AS dengan tidak melakukan apaapa, masing-masing negara tetap bisa mengalami dampak negatif dengan restriksi perdagangan yang dilakukan oleh AS.
Sri Mulyani menegaskan bahwa saat ini bukan saatnya kita tidak melakukan apaapa (do nothing), karena dengan tidak bersikap kita pun dapat merusak tatanan multilateral. Dampak negatif akan lebih besar dan meluas jika disikapi dengan retaliasi karena akan menyebabkan lebih terganggunya perdagangan internasional.
Dampak positif akan dialami masing-masing negara maupun secara regional dan global, jika masing-masing negara terus melanjutkan proses reformasi secara bersama-sama dan melanjutkan proses integrasi ke perekonomian dunia melalui perjanjian perdagangan regional.
REFORMASI DI ASIA PASIFIK
Selama tiga dekade sebenarnya telah terjadi reformasi yang dilakukan masing-masing negara (unilateral) Asia Pasifik secara bersama (concerted) di bawah naungan APEC. Reformasi gaya concerted unilateral reforms terjadi karena ada rasa percaya untuk melanjutkan karena negara lain juga melakukan reformasi.
Di samping itu berdasarkan studi maupun logika sederhana berkata jika ada pasar yang mulai mengalami restriksi, apakah tidak lebih baik kita berupaya untuk terus meningkatkan akses pasar? Maka integrasi ekonomi melalui perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maupun perluasannya perlu dilanjutkan dan negosiasi East Asia Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) perlu dirampungkan tahun ini.
RCEP melibatkan 10 negara Asean dan enam mitra dialog Asean (China, India, Jepang, Korea, Australia dan Selandia Baru) mencakup setengah penduduk dunia dan 30% perdagangan dunia dan PDB.
Dalam konstelasi kerja sama regional, leadership diharapkan tidak dilakukan oleh salah satu ne gara besar, tetapi adanya shared leadership model, antara China, Jepang dan Asean sebagai ke satuan, dan peran Asean sebagai pe nyeim - bang menjadi sangat krusial.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan peran Asean dalam shared leadership model ini termasuk sebagai sentra dalam konsep Indo Pasifik yang ditegaskan oleh Presiden Indonesia pada pertemuan Asean baru-baru ini.
Ada satu peringatan yang juga muncul dari pertemuan tersebut, yaitu agar proses memperluas pasar melalui perjanjian regional maupun bilateral, perlu dilakukan dalam kerangka dan arah yang sama, dan tidak terlalu berbeda maupun bertentangan antara perjanjian.
Dunia usaha menegaskan jika terjadi perbedaan bea masuk, standar dan aturan antara perjanjian, yang pusing adalah para eksportir karena untuk produk yang sama, harus memenuhi syarat yang berbeda-beda.
Petugas bea dan cukai juga akan mengeluh untuk mengelola barang masuk di bawah perjanjian yang berbeda-beda. Tentu realitanya, seperti diingatkan oleh Menkeu Sri Mulyani, policy maker perlu juga paham realita politiknya, apa lagi globalisasi termasuk di Indonesia diiringi dengan meningkatknya ketimpangan.
Jika pimpinan politik diharapkan mendukung berbagai inisiatif di atas, mereka harus paham keuntungan dari globalisasi, dan kebijakan apa yang perlu diambil untuk mengurangi dampak negatif globalisasi, seperti kehilangan pekerjaan karena tidak bisa bersaing. Jawaban dari itu adalah perlu kebijakan untuk mengatasi kelompok-kelompok yang dirugikan.
Tidak bisa hanya dengan proteksi kepada sektor yang belum bisa bersaing, tetapi kebijakan pemberdayaan, atau keberpihakan. Akhir kata, perbaikan keadaan pasar eksternal harus dibarengi dengan memperbaiki daya saing ekspor. Untuk dapat meningkatkan daya saing dan diversifikasi, kita perlu fokus kepada perbaikan ketrampilan dan kesiapan tenaga kerja menghadapi Indonesia 4.0. Langkahnya dengan memperkuat struktur dan efisiensi dari sektor industri, meningkatkan inovasi dan produktivitas di semua sektor, dan terbuka untuk penanaman modal dan keperluan talenta dari luar negeri untuk membangun sentra inovatif dan baru di Indonesia.
Dalam pertemuan CSIS dan PECC, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam paparannya mengenai Making Indonesia 4.0 menegaskan berbagai faktor tersebut.
Pesan terakhir dari pertemuan CSIS dan PECC adalah agar policy maker dapat melaksanakan langkah dan kebijakan yang tidak saja responsif tetapi gesit, perlu ada hubungan yang erat dan kotinu dengan berbagai pihak yang berkepentingan, mengingat cepatnya perkembangan teknologi dan kompleksitas isu yang perlu dikomunikasikan.
*) Penulis adalah mantan Menteri Perdagangan Periode 2004—2011
**) Artikel dimuat di koran Bisnis Indonesia edisi Selasa (15/5/2018)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
