Bisnis.com, JAKARTA - Pengelolaan APBN 2018 selama 4 bulan belakangan mengalami tantangan akibat naiknya harga minyak mentah Indonesia dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Namun demikian, pemerintah memastikan tidak akan mengajukan APBN Perubahan karena struktur dalam APBN saat ini masih cukup kuat untuk meredam volatilitas tersebut.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa pemerintah masih terus memantau dan menghitung outlook-nya. Proses penghitungannya juga akan dilakukan secara komprehensif, termasuk ke dampaknya ke penerimaan maupun belanjanya.
"Sekarang ini bukan APBN Perubahan, tetapi laporan semester 1 yang harus disampaikan ke DPR," kata Askolani, Kamis (17/5/2018).
Salah satu konsekuensi dari kenaikan harga minyak adalah potensi membengkaknya subsidi energi. Terkait hal itu, Askolani menyatakan pemerintah tak akan membiarkan pembengkakan subsidi ini terjadi. Pasalnya, setiap perubahan akan dikendalikan secara detail, sehingga meski terjadi volatilitas dari aspek minyak dan kurs, hal itu tak akan memengaruhi kinerja APBN.
"APBN tetap terkendali walaupun ada deviasi Indonesia Crude Price [ICP], defisit tetap terkendali sekitar 2%," ujarnya.
Saat ini, kata dia, pemerintah memang sedang mereview untuk menambah subsidi solar dengan menghitung terlebih dahulu perubahan parameternya. "Kalau subsidi kaya solar dimungkinkan berubah dari pegunya kalau parameternya berubah, tetapi itu nanti kami jajakin, kebijakanya belum diputusin," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
