Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menilai banyak persoalan ekonomi telah terselesaikan selama periode 20 tahun reformasi. Namun, pengendalian defisit neraca transaksi berjalan masih menjadi problem yang memerlukan solusi melalui langkah-langkah strategis.
“Current Account Deficit (CAD) hanya berhasil kita kendalikan di bawah 3% PDB, sedangkan Thailand dan Malaysia sudah berhasil membalik dari CAD menjadi CA surplus. Akibatnya, setiap pertumbuhan ekonomi mulai bangkit maka kebutuhan impor melonjak,” tutur Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, dalam perbincangan dengan Bisnis, di Jakarta, Minggu (20/5/2018).
Neraca transaksi berjalan merupakan selisih nilai ekspor dan impor, termasuk dari jasa dan barang, tetapi tidak termasuk perhitungan utang atau kewajiban. Indikator ini menunjukkan apakah nilai ekspor impor suatu negara surplus atau minus dan sangat berpengaruh pada stabilitas nilai tukar mata uang.
Rupiah dan dolar AS./Bisnis
Pada kuartal pertama 2018, Indonesia mencatatkan defisit neraca berjalan US$5,5 miliar atau setara dengan 2,18% Produk Domestik Bruto (PDB). Sejak krisis 1998, Indonesia sempat mencatatkan surplus pada kuartal III/2006 yakni US$3,8 miliar, tetapi juga pernah mengalami rekor defisit US$10,1 miliar pada kuartal II/2013.
Menurut Mirza, sorotan ekonom pasar keuangan internasional pada 1998 adalah ekonomi Indonesia dikelola dengan tidak prudent yaitu mencakup pengelolaan fiskal, pengelolaan perbankan dan pengelolaan neraca pembayaran eksternal. Dia mencontohkan setidaknya enam hal yakni:
- Utang luar negeri korporasi jumlahnya besar tapi tidak ada data.
- Pengelolaan fiskal tidak transparan karena defisit APBN besar, tetapi tidak kelihatan di format laporan APBN ketika itu. Utang pemerintah tidak dikelola secara transparan.
- Pengawasan perbankan yang lemah dan bank sentral tidak independen
- Kredit perbankan terkonsentrasi pada nasabah besar (korporasi) dan porsi kredit valuta asing juga tinggi, beberapa bank besar bahkan memiliki kredit valas mencapai 40%-50% total kredit.
- Bank bank swasta besar dimiliki oleh konglomerat, tetapi pengawasan lemah sehingga terjadi pelanggaran BMPK, batas maksimum pemberian kredit.
- CAD di atas 3% PDB sehingga ekonomi kita selalu memerlukan tambahan suplai valas dari portfolio inflows, utang, dan dari Penanaman Modal Asing (PMA). Semakin tinggi CAD maka semakin tinggi kebutuhan financing valas dari luar dalam bentuk portfolio inflows, utang, dan PMA.
Neraca transaksi berjalan Indonesia.
Mirza menambahkan, setelah krisis 1998, Indonesia melakukan pembenahan yang sangat signifikan.
“Kita sudah bisa menjawab problem nomor 1 sampai dengan 5, tetapi belum bisa menyelasaikan problem yang nomor 6 yaitu problem CAD," ungkapnya.
Mirza memandang jawaban atas berbagai masalah tersebut terlihat dari:
- Utang luar negeri swasta dan utang luar negeri pemerintah terdata dengan baik. Bahkan, sudah ada aturan rating dan hedging untuk utang luar negeri korporasi.
- Fiskal dikelola secara hati hati dan transparan. Saat ini, sudah ada pembatasan terhadap rasio defisit fiskal yakni tidak boleh lebih dari 3% PDB dan pembatasan rasio total utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% PDB. Realisasi defisit fiskal selalu di bawah 3% PDB, bahkan utang pemerintah hanya 28% PDB, jauh di bawah batas maksimum.
- Problem nomor 3-5, BI sudah independen dalam melakukan kebijakan moneter. Pengawasan perbankan juga independen oleh BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemegang saham utama dan manajemen institusi keuangan harus lolos fit and proper test.
- Problem nomor 6 CAD, hanya berhasil dikendalikan di bawah 3% PDB sedangkan Thailand dan Malaysia sudah berhasil membalik dari CAD menjadi CA surplus. Akibatnya, setiap pertumbuhan ekonomi mulai bangkit maka kebutuhan impor melonjak.
Wisatawan mancanegara berlibur di Bali./Antara
Mirza menilai dalam empat tahun terakhir pemerintah sudah melakukan usaha meningkatkan suplai valas dari pariwisata yang cukup signifikan hasilnya. Pemerintah juga sudah mulai melakukan usaha meningkatkan ekspor non komoditas yaitu dengan pemberian insentif.
“Pekerjaan rumah kita untuk membuat negeri ini menjadi CA surplus. Ini harus dilakukan dengan perencanaan jangka menengah panjang dan dikawal serta dieksekusi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tuturnya.
Pabrik Suzuki di Cikarang./Bisnis
Selain itu, peningkatan PMA juga harus untuk usaha yang berorientasi ekspor. Bila hal ini tidak dilakukan, maka neraca pembayaran akan terbebani dengan pembayaran dividen dan royalti ke luar negeri.
Perjalanan reformasi di Indonesia ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan setelah 32 tahun berkuasa pada 21 Mei 1998. Sejak saat itu, Indonesia melakukan perubahan struktural agar krisis ekonomi bisa diantisipasi agar tidak terjadi lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
