Bisnis.com, JAKARTA- Regulasi mengenai investor profesional yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memasuki tahap akhir. Tak lama lagi, regulasi tersebut akan segera dirilis.
"Sudah final aturannya," kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi, Kamis (31/5/2018).
Dia menambahkan, regulasi ini tidak akan menyinggung mengenai medium term notes (MTN), melainkan hanya akan fokus pada tata cara investor profesional.
"Ini hanya untuk obligasi yang ditujukan pada investor institusi yang terpilih," ujarnya.
Dalam dratf aturan tersebut, OJK merinci bahwa pemodal professional yang dimaksud itu mencakup lembaga jasa keuangan, orang perorangan, atau badan hukum tertentu.
Pemodal professional yang tergolong lembaga jasa keuangan mencakup bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi, manajer investasi, dan perusahaan efek.
Sementara itu, investor perorangan dibatasi mereka yang memiliki aset bersih minimal Rp10 miliar, pendapatan kena pajak per tahun minimal Rp1,5 miliar, dan portofolio investasi di pasar modal minimal Rp3 miliar.
Lalu, badan hukum non lembaga jasa keuangan disyaratkan memiliki pengalaman investasi di pasar modal minimal 1 tahun, dan memenuhi kriteria memiliki aset bersih minimal Rp20 miliar atau memiliki portofolio investasi di pasar modal minimal Rp6 miliar.
Dengan POJK ini, emiten dalam menerbitkan efek bersifat utang atau sukuk dengan khusus menyasar pemodal professional. Para pemodal professional ini wajib memberikan surat pernyataan bahwa memenuhi syarat-syarat tersebut serta memiliki kemampuan untuk melakukan analisis resiko terhadap investasi atas efek.
Secara umum, syarat-syarat emisi efek dalam aturan ini tidak berbeda dibandingkan persyaratan umum emisi efek dalam POJK yang sudah ada. Hal-hal tersebut mencakup pernyataan pendaftaran, prospektus dan keterbukaan informasi,
Hanya saja, pada bagian kulit muka prospektus penawaran umum harus ditambahkan pernyataan dalam huruf capital bahwa penawaran umum ini ditujukan khusus kepada pemodal professional dan hanya dapat ditawarkan dan/atau dijual kepada pemodal professional.
Rancangan peraturan OJK ini juga mengatur ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas aturan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
