Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Belanja Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Selain efisiensi dalam belanja barang, pemerintah juga diharapkan mengalokaiskan belanja yang lebih memberi stimulus terhadap peningkatan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018)./ANTARA-Hafidz Mubarak A
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018)./ANTARA-Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA -- Selain efisiensi dalam belanja barang, pemerintah juga diharapkan mengalokaiskan belanja yang lebih memberi stimulus terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, pemerintah berjanji akan melakukan efisiensi belanja barang pada 2019, karena porsinya dianggap terlalu besar. Sebagai gantinya pemerintah akan lebih meningkatkan belanja modal, karena dianggap dapat memperbaiki neraca keuangan pemerintah.

Ekonom Asia Development Bank (ADB) Institute Eric Alexander Sugandi mengatakan belanja barang pemerintah memang terbilang cukup tinggi.

"Memang sebaiknya pemerintah evaluasi pembelian barang-barang, dan lihat mana yang benar perlu dan mana yang tidak, sehingga bisa lebih efisien belanja barangnya," katanya kepada Bisnis, Minggu (3/6/2018).

Hanya saja, katanya, efisiensi dari belanja tersebut, seharusnya tidak sepenuhnya ditransfer kepada belanja modal.

Dia menganggap belanja modal, yang mana juga termasuk belanja infrastruktur, adalah belanja yang memberi dampak ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Sementara itu, dalam 3 tahun belakangan pemerintah cenderung meningkatkan belanja tersebut, tetapi mengeyampingkan belanja yang dapat menstimulasi daya masyarakat.

"Sebaiknya fokus dulu pada pemulihan daya beli, termasuk untuk belanja bantuan sosial, pegawai, dan subsidi energi, sehingga juga bisa genjot pertumbuhan ekonomi."

Selain itu, menurutnya, salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan investasi swasta adalah masih tertekannya pertumbuhan permintaan rumah tangga.

Senada dengan Eric, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, tekanan harga minyak akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, yang mana jika pemerintah tidak cepat memberikan intervensi, akan mengganggu daya beli masyarakat.
"Agak mengkhawatirkan, karena ada yang berspekulasi harga minyak bisa seperti 2013 lalu, itu melebihi US$100 per barel," katanya.

Ditambah lagi, harga minyak, katanya, merupakan indiktor ekonomi yang pemerintah tidak mempunyai kendali penuh terhadapnya.

"Pengaruh harga minyak itu dari global, dan macam-macam, ada geopolitik, dan and proxy war juga," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : M. Richard
Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper