Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Akhirnya Tunda Penurunan HET Beras

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah akhirnya menunda rencana penurunan harga eceran tertinggi atau HET beras dari yang awalnya direncananakan jelang periode Lebaran.
Pekerja mengisi beras kedalam karung di Gudang Bulog Divisi Regional Riau - Kepulauan Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (18/4/2018)./ANTARA-Rony Muharrman
Pekerja mengisi beras kedalam karung di Gudang Bulog Divisi Regional Riau - Kepulauan Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (18/4/2018)./ANTARA-Rony Muharrman

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menunda rencana penurunan harga eceran tertinggi atau HET beras dari yang awalnya direncananakan jelang periode Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keputusan itu sesuai instruksi Presiden. Kemarin, Selasa (5/6/2018) dirinya juga telah memanggil Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Direktur Utama Bulog untuk menggelar rapat koordinasi terkait hal tersebut.

Menurut Darmin, saat ini pemerintah lebih memilih upaya mendorong harganya benar-benar sebesar HET Rp9.450 secara merata.

"Kan walaupun HET Rp9.450 sebenarnya beras medium itu masih antara Rp10.500 dengan Rp11.500. Jadi, biar kita usahakan dia menjadi Rp9.450 saja dulu," katanya, Selasa (5/6/2018) malam.

Selain alasan tersebut, Darmin memastikan tidak ada urgensi penting lainnya untuk menunda penurunan HET.

Darmin menilai, seiring dengan perkembangan situasi kondisi terkini pilihan menunda diyakini sebagai pilihan paling realistis. Selanjutnya, lama penundaan penurunan HET pun masih belum ditentukan.

"Kita lihat saja nanti kapan akan diturunkan lagi HET. Kemarin Presiden memang minta diturunkan mengingat harga beras kita mahal, tetapi ini juga hasil pembahasan dengan presiden lagi," ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Sebelumnya, rencana penurunan HET oleh pemerintah dari Rp9.450 menjadi Rp8.950 memang mendapat kritikan dari sejumlah pihak baik ekonom, pengamat pangan, hingga pelaku usaha.

Mereka sepakat, di tengah kondisi panen raya yang belum maksimal dan kesejahteraan petani yang belum membaik, pemerintah seharusnya tidak menambah beban-beban lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Achmad Aris

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper