Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. menyatakan kesiapannya apabila memang Bank BRI sebagai anggota Himbara (Himpunan Bank-bank Negara) diminta oleh Kementerian BUMN untuk membantu Bank Muamalat dari sisi manajemen.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Suprajarto kepada Bisnis, saat ditemui usai Buka Bersama Himbara dengan 3.500 Anak Yatim di JCC, akhir pekan lalu.
Akan tetapi, Suprajarto menegaskan apabila wacana masuknya Himbara pada sisi manajeman Bank Muamalat itu benar - benar direalisasikan, maka dirinya meminta persoalan utama, yakni sisi permodalan, yang saat ini sedang membelit Bank Muamalat juga harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Nah, kalau masuk dari sisi manajemen ataupun dari sisi equity, ini kan dua hal mendasar yang sangat berbeda. Jadi ya kalau kita memang diminta masuk dari sisi manajemen, bisa saja, tapi harus dibenerin dulu dong permasalahan utamanya Bank Muamalat, sisi permodalan," ujarnya.
Meski begitu, lanjut dia, hal itu pun juga harus berdasarkan permintaan dan persetujuan pemegang saham pengendali Bank Muamalat.
"Kalau sekedar me-manage sih bisa saja orang kita ditaruh disana, tapi kan ini juga tergantung pemegang saham pengendalinya mau nggak, kan mereka tentu juga tidak mungkin sembarangan diserahkan atau dikelola orang lain. Karena ini bukan hanya menyangkut kepentingan Kementerian BUMN semata, tapi ada pemegang saham pengendali juga," terangnya.
Namun demikian, Suprajarto menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan arahan dari Kementerian BUMN, apabila Kementerian BUMN telah memiliki kebijakan bahwa Himbara membantu Bank Muamalat dari sisi manajemen tersebut.
"Kita sebagai pihak yang berada di bawah Kementerian BUMN tentu akan selalu siap melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan kementerian," tegasnya.
Sebelumnya, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menyatakan bahwa salah satu potensi yang bisa diberikan untuk membantu menyelamatkan Bank Muamalat adalah dengan masuknya Himpunan Bank - bank Negara (Himbara) dalam manajemen bank syariah pertama di Indonesia tersebut.
Potensi masuknya Himbara kedalam sisi manajemen tersebut muncul usai adanya pertemuan Kementerian BUMN dengan perwakilan salah satu pemegang saham mayoritas Bank Muamalat yaitu Islamic Development Bank (IDB) pekan lalu.
Menurut Gatot, meskipun pertemuan Kementerian BUMN dengan IDB tersebut bukan dalam agenda spesifik membahas tentang Bank Muamalat, namun pada kesempatan tersebut IDB juga menawarkan potensi kerjasama ke depan.
"Kita lagi bahas Kementerian BUMN dengan pemilik IDB (Islamic Development Bank). Kita lagi melihat apa isi proposalnya. Kalau pun Himbara masuk (Bank Muamalat) itu nanti adalah sisi manajemennya," tuturnya.
Gatot mengatakan bahwa misalnya nanti Himbara diminta masuk ke Bank Muamalat, maka Kementerian BUMN akan meminta bank BUMN untuk membantu dari sisi manajemen agar kinerja pelopor bank syariah di Tanah Air itu bisa lebih optimal ke depan.
Namun demikian, lanjut Gatot, hal tersebut masih baru wacana, pasalnya Kementerian BUMN juga masih akan bertemu dengan para pemegang saham pengendali Bank Muamalat Tbk. dan juga sejumlah pihak lainnya yang terkait dengan Bank Muamalat, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Tapi kita lagi mau bertemu lagi dengan para pemegang saham pengendali. IDB iya sudah bertemu tapi waktu itu belum spesifik Muamalat. Mereka menawarkan potensi kerjasama. Jadi sekarang kita lagi mau duduk bareng dengan pemegang saham lain untuk mengetahui apa yang diharapkan mereka," terangnya.
IDB merupakan salah satu pemegang saham Bank Mualamat Indonesia dengan kepemilikan saham 32,74%, lalu Boubyan Bank dan Kuwait (22,0%), Atwill Holdings Limited dari Saudi Arabia (17,91%), dan National Bank of Kuwait (8,45%).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
