Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diingatkan untuk memperhatikan subsidi BBM yang akan meningkat seiring dengan bergeraknya harga minyak mentah dunia ke level US$70 per barel.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan belanja pemerintah akan terbebani harga minyak.
"Sisi pengeluaran ada faktor risiko harga minyak, apalagi [APBN] tahun ini isunya sekarang belanja sosial dan mendorong daya beli," paparnya kepada Bisnis, Rabu (27/6/2018).
Fokus isu ini membuat pemerintah tidak bisa dengan mudah mendorong pertumbuhan ekonomi dan berfokus pada meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya, Subsidi BBM jelas akan terbebani oleh kenaikan harga minyak dunia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Anggaran Askolani menyatakan pemerintah juga masih memiliki beban utang subsidi yang harus dibayarkan.
"Utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) itu sekitar Rp10 triliun-Rp11 triliun dan ke PT PLN (Persero) Rp3 triliun, ini pun dibayarkan pada 2019," sebutnya.
Di sisi lain, subsidi pemerintah yang sudah direalisasikan per Mei 2018 mencapai 39,03% atau sebesar Rp60,97 triliun dari total anggaran. Sementara itu, subsidi energinya sebesar Rp49 triliun atau tumbuh 52% dari subsidi pada Mei 2017.
"Subsidi energi dari Rp32 triliun menjadi Rp49 triliun. Kenaikan ini kalau kita lihat pada 2018, kembali melunasi kewajiban subsidi dari tahun-tahun sebelumnya," tutur Askolani.
Dia menjelaskan utang subsidi BBM yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp6,5 triliun dan LPG Rp5,8 triliun. Sementara itu, subsidi listrik sebesar Rp5,3 triliun.
Jika pembayaran utang subsidi ini dikeluarkan dari perhitungan, maka pembayaran subsidi tidak jauh berbeda dengan 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
