Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai memastikan sinyal pengetatan impor yang akan diberlakukan. Hal ini untuk menekan defisit transaksi berjalan guna membantu meredam pelemahaan kurs rupiah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam upaya perbaikan neraca perdagangan itu pemerintah hanya memiliki dua komponen untuk diutak-atik yakni ekspor dan impor, sehingga dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini akan ditempuh intervensi dengan penekan pada komponen tersebut.
"Kita cuman punya dua pilihan antara impor dan ekspor tidak banyak-banyak. Jadi kita memang melihat akan ada yang bisa dilakukan pada impor, tapi ya nanti saya akan bicara kalau sudah ada koordinasi," katanya kepada Bisnis, Selasa (3/7/2018).
Darmin pun menilai jika dilihat dari data terbaru sebenarnya sudah terjadi pengurangan impor tetapi hanya dari sektor nonmigas. Sementara itu, dari sektor migas angka penurunan impornya masih belum banyak perubahan.
Data Badan Pusat Statistika (BPS) melaporkan defisit neraca perdagangan pada periode Januari-Mei 2018 merupakan defisit terbesar sejak 2013 yang sempat mencapai US$2,46 miliar.
Berdasarkan tahun kalender, sepanjang Januari hingga Mei 2018, neraca perdagangan juga mengalami defisit sebesar US$2,83 miliar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengklaim jika defisit tersebut berlanjut, akan memberatkan bagi pertumbuhan ekonomi tahun ini.
BPS mengindikasikan adanya tekanan terhadap neraca perdagangan ke depannya.
Salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian harga komoditas di pasar global. Selain itu, hambatan terhadap produk CPO Indonesia juga cukup berpengaruh.
Total ekspor CPO dan turunannya dari Januari-Mei 2018 sebesar US$6,65 miliar, turun dari US$7,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Menurut Suhariyanto, penurunan ini cukup curam.
Bahkan, penurunan di negara importir utama seperti India tercatat hampir setengahnya yakni US$1,2 miliar pada periode Januari-Mei, dibandingkan dengan US$2,1 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Sebelumnya, sinyal pengetatan impor yang akan dilakukan pemerintah sudah dibeberkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen.
Menurutnya, pemerintah ke depan akan lebih selektif dalam menentukan produk impor. Jika bahan baku, maka itu harus yang menunjang produksi.
Adapun jika barang modal, harus yang diperuntukkan dalam proyek-proyek besar terutama yang berhubungan dengan proyek pemerintah. Proyek tersebut juga akan dilihat lagi kontennya dan harus urgent diselesaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
