Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Pastikan Pagu Anggaran Dana Desa Naik

Berbeda dengan pagu indikatif belanja kementerian lembaga (K/L) yang diperketat, dana desa memiliki arah kebijakan peningkatan pagu anggaran.
Kepala Dusun Borangan, Regot, menyeberangi Sungai Jragung dengan sepeda motor menuju Kantor Pemerintah Desa Candirejo di Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/6/2018) akibat tak ada jembatan penyeberangan sungai. Sedikit kabar baik, pemerintah berencana meningkatkan anggaran dana desa./Antara-Aditya Pradana Putra
Kepala Dusun Borangan, Regot, menyeberangi Sungai Jragung dengan sepeda motor menuju Kantor Pemerintah Desa Candirejo di Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/6/2018) akibat tak ada jembatan penyeberangan sungai. Sedikit kabar baik, pemerintah berencana meningkatkan anggaran dana desa./Antara-Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Berbeda dengan pagu indikatif belanja kementerian lembaga (K/L) yang diperketat, dana desa memiliki arah kebijakan peningkatan pagu anggaran.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan hal itu dalam paparan di Badan Anggaran DPR pada Rabu (7/4/2018).

Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut, Astera enggan mengungkapkan angka pagu indikatifnya. "Indikator angkanya kalau dikatakan tidak ada bukannya tidak ada, ini tahap awal, jadi sabar saja," ujarnya seusai menghadiri agenda rapat Banggar tersebut.

Dia melanjutkan untuk transfer dana ke daerah dan dana desa pada 2019 seharusnya tidak ada masalah.

Menurutnya, ketiadaan aturan peraturan daerah yang menjadi penghambat penyaluran dana desa sudah selesai tahun ini. Artinya, tahun depan sudah tidak ada masalah dari segi landasan hukum di daerah dan sehingga bisa lancar.

Dia pun memastikan program padat karya tunai akan terus dilanjutkan dengan fokus pembangunan infrastruktur.

Astera juga memerinci beberapa pagu transfer ke daerah akan ditingkatkan. Selain dana desa, pemerintah akan meningkatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur pendidikan dan dana insentif daerah.

Dia meminta daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Dia menilai PAD merupakan faktor penting pembentuk APBD yang perlu terus didorong sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah menurun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper