Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong daerah terus berinovasi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu ditingkatkan supaya ketergantungan daerah terhadap pusat dari segi anggaran bisa dikurangi.
Data Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa meski pada 2018 terjadi penurunan anggaran dibandingkan dengan 2017 yakni dari Rp706,3 triliun ke Rp706,2 triliun, ketergantungan daerah terhadap dana transfer ke daerah masih cukup besar.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa tentunya terkait upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah tersebut, pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan potensi daerah. Tujuannya, optimalisasi potensi itu akan meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD.
"Kita akan mengarahkan optimalisasi PAD, sekarang ini kami terus memberikan bimbingan teknis ke daerah-daerah, karena ini hal yang sangat penting buat daerah," kata Astera, Rabu (4/7/2018).
Salah satu komponen penting dalam PAD yang bisa dioptimalkan adalah pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Kontribusi PAD terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum terlalu signifikan, sehingga ketergantungan daerah ke pusat masih terlalu tinggi.
Data yang terakhir yang diterima Bisnis mengungkapkan bahwa dari sisi pendapatan, setiap tahun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) memang menunjukkan progres yang signifikan. Jika pada 2010 lalu penerimaan PDRD hanya Rp63,9 triliun, pada 2017 angkanya naik menjadi Rp177,8 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
