Bisnis.com, JAKARTA -- Koordinasi kebijakan lintas sektoral yang tegas diperlukan untuk bertahan dari ancaman pukulan terhadap ekonomi nasional saat ini.
Pasalnya, pukulan terhadap ekonomi Indonesia berasal dari berbagai sisi a.l. perang dagang, devaluasi yuan, normalisasi suku bunga AS, kenaikan harga minyak dan kondisi eksternal dari defisit transaksi berjalan.
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David E. Sumual mengatakan kondisi saat ini lebih penuh tekanan dibandingkan dengan devaluasi yuan tahun 2015 dan taper tantrum 2013. "Jadi kerja bareng lintas sektoral," ungkap David, Kamis (5/7/2018).
Pengetatan impor dan kredit ekspor bisa menjadi kebijakan yang didorong. Untuk pengendalian impor, David melihat pemerintah dapat memilah-milah proyek infrastruktur yang bisa direalokasi atau ditunda pembangunannya agar impor bahan baku infrastruktur dapat direm.
Namun, langkah ini harus dilakukan secara berhati-hati. Sementara itu, kredit ekspor atau insentif ekspor berupa bunga ringan, akses pasar yang mudah serta kemudahan perizinan bisa quick win atau solusi cepat yang bisa diimplementasikan pemerintah.
Kebijakan ini juga harus dilakukan secara selektif kepada sektor yang memang memiliki kapasitas yang baik untuk menekan defisit. Menurut David, pemerintah juga harus waspada. "Jangan sampai sudah diberikan insentif, dananya [Devisa Hasil Ekspor/DHE] tidak kembali," ungkapnya.
Selain itu, sumber-sumber defisit jasa harus mendapat perhatian khusus. Dengan demikian, defisit transaksi berjalan bisa ditekan. Sebenarnya, dia menilai langkah-langkah di atas merupakan langkah normatif yang seharusnya bisa dijalankan sebagai bentuk antisipatif sebelumnya.
Kondisi normalisasi suku bunga global, kebijakan Trump dan perang dagang sudah terlihat indikasinya sejak beberapa tahun lalu. Sekarang, siap atau tidak, semua pihak dituntut cepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=348&h=261)
