Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Cari Untung dari Kenaikan Harga Minyak dan Kurs Dolar

Pemerintah dinilai cari untung dari kenaikan harga minyak dan tingginya kurs rupiah.
Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Januari-Mei 2018./Bisnis-Husin Parapat
Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Januari-Mei 2018./Bisnis-Husin Parapat
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai cari untung dari kenaikan harga minyak dan tingginya kurs rupiah.
 
Sebelumnya diberitakan pemerintah tetap tidak akan mengubah asumsi makronya walaupun kondisi realita sudah jauh dari asumsi yang dibuat tahun lalu tersebut.
 
Berdasarkan data Bloomberg, Senin (2/7), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Agustus 2018 di level US$73,94 per barel di New York Mercantile Exchange. Angka ini jauh dari asumsi makro APBN 2018 yang hanya US$48 per barel, atau naik 54%.
 
Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada asumsi makro APBN 2018 di angka Rp13.400. Jauh berbeda dengan kondisi saat ini dimana nilai tukar rupiah terhadap dolar di angka Rp14,363 per Selasa (3/7).
 
Belum lagi asumsi pertumbuhan ekonomi yang direvisi sendiri oleh pemerintah dari sebelumnya 5,4% menjadi 5,2%. Asumsi 5,2% pun dinilai cukup berat oleh beberapa pengamat.
 
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz mengungkapkan apa yang dilakukan pemerintah ini seakan mencari untung dari perubahan nilai tukar dan harga minyak.
 
Sebagaimana diketahui pada rilis kinerja APBN 2018, Pemerintah mendapatkan keuntungan penerimaan pajak dan PNBP khususnya dari migas dan komoditas. Di sisi lain, beban subsidi BBM sudah lebih ringan karena mayoritas harga mengikuti harga pasar.
 
Padahal menurutnya kedua variabel tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya menentukan tingkat konsumsi mereka.
 
"Bagaimanapun asumsi makro itu juga dijadikan patokan bagi dunia usaha dalam merencanakan dan mengevaluasi kegiatan usaha mereka. Sejauh mana pemerintah bisa memberikan situasi yg kondusif dan kredibel bagi dunia usaha untuk tetap tumbuh," jelas Reza.
 
Di sisi lain, Reza menyampaikan dengan perubahan asumsi APBN yang lebih realistis, sebetulnya pemerintah bisa memberikan sinyal ke pasar, dunia usaha dan masyarakat bahwa arah kebijakan fiskal lebih realistis dalam menghadapi dinamika perekonomian. 
 
Menurutnya pengeluaran yang harus ditanggung dengan kemampuan pemerintah untuk merealisasikan target asumsi menjadi lebih besar ketimbang ketika direvisi sesuai realitanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper