Bisnis.com, JAKARTA — Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan fokus pada agenda pembangunan ekonomi dan keuangan Islam. Belajar dari perkembangan ekonomi Islam yang progresif di Dubai dan Malaysia, penting untuk mengintegrasikan aspek teknologi ke dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam.
"Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur, regulasi yang relevan, serta untuk terus mempromosikan ekonomi dan keuangan Islam, tidak hanya untuk industri, tetapi juga untuk seluruh masyarakat," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Permadi Soemantti Brodjonegoro melalui siaran persnya, Selasa (10/7)/2018).
Menurut Bambang, melalui KNKS pemerintah dan regulator akan bekerja sama secara sinergis untuk membuka potensi ekonomi dan keuangan Islam, dengan mengintegrasikan ide dan inovasi dengan inovasi teknologi.
Oleh karena itu, ekonomi dan keuangan Islam nasional diharapkan tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. Bambang berharap, untuk mencapai misi tersebut para pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan Islam harus berperan aktif dan bersinergi.
Lebih lanjut Bambang mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah masyarakat dan menciptakan laju perkembangan baru.
Melalui inovasi teknologi, telah tercipta digitalisasi yang mempercepat perputaran informasi yang kemudian telah mengubah struktur ekonomi global dan nasional. Era ini akan menjadi era ekonomi digital, menandai proses revolusioner dari apa yang disebut revolusi industri keempat atau industri 4.0.
Sejalan dengan fenomena perkembangan industri 4.0 secara global, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan revolusi industri keempat sebagai garda depan revitalisasi sektor manufaktur Indonesia dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai 10 besar ekonomi dunia pada 2030.
Peta jalan ini memberikan arah dan strategi yang jelas untuk pergerakan industri nasional Indonesia di masa depan, termasuk di lima sektor yang difokuskan (yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia) serta 10 prioritas nasional untuk memperkuat struktur industri Indonesia, yaitu: (1) meningkatkan arus barang dan bahan dalam perekonomian; (2) mendesain ulang zona industri; (3) mengakomodasi standar keberlanjutan; (4) memberdayakan UKM; (5) mengembangkan infrastruktur digital nasional; (6) menarik investasi asing; (7) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (8) mengembangkan ekosistem untuk inovasi; (9) insentif untuk investasi teknologi; dan (10) peraturan harmonisasi.
Untuk mendukung prakarsa "Menjadikan Indonesia 4.0" dan memposisikan Indonesia sebagai 10 besar ekonomi global pada tahun 2030, Menteri Bambang menjelaskan perlu perhatian terhadap potensi besar pengembangan ekonomi Islam, khususnya industri halal.
Seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran umat Islam secara global dalam menggunakan produk halal, ekonomi Islam global telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan pengakuan luas. Berdasarkan Laporan Ekonomi Islam Global terbaru, diperkirakan bahwa muslim global menghabiskan lebih dari US$2 triliun di seluruh sektor gaya hidup pada 2016.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia merupakan konsumen terbesar produk halal global. Namun sejauh ini, kata Bambang, Indonesia belum menjadi pemain global dalam produksi makanan halal, busana muslim, perjalanan halal, dan sektor lainnya. Pemerintah akan bekerja lebih keras untuk mendorong agar Indonesia mampu menjadi pemain global dalam beragam sektor usaha produk halal serta mempromosikan gaya hidup halal di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
