Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setelah Kemenko Perekonomian Rilis OSS, Kemenkeu Siapkan Rilis Insentif

Bisnis.com, JAKARTA Dukungan dari sisi fiskal di tengah ketatnya sisi moneter, tampaknya terus menjadi jurus andalan pemerintah saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan dalam konferensi pers Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Kita di Jakarta, Senin (25/6/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan dalam konferensi pers Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Kita di Jakarta, Senin (25/6/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Dukungan dari sisi fiskal di tengah ketatnya sisi moneter, tampaknya terus menjadi jurus andalan pemerintah saat ini.

Setelah dimulai dengan merilis sistem perizinan terintegrasi berbasis daring atau (online single submission/OSS) oleh Kementeian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah mengaku akan terus melanjutkan perbaikan-perbaikan lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, untuk mendukung berjalannya OSS, kini giliran timnya yang akan menyiapkan berbagai insentif. Seperti, tax holiday yang sudah dirilis dan tax allowance yang masih menunggu penyelesaian revisi PP.

"Prinsipnya pada setiap insentif yang kita berikan akan terus melalui pengkajian dan peninjauan yang harus lebih menarik dibanding negara lain," katanya di Komplek Parlemen, Selasa (10/7/2018).

Tak hanya itu, Sri Mulyani melanjutkan juga akan terus mengkaji skema pemberian pajak pada industri tertentu agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dengan baik.

Apalagi, saat ini pemerintah menilai pertumbuhan industri di Indonesia sudah diiringi dengan pertumbuhan kelas menengah. Artinya, dari sisi pasar pertumbuhan permintaan berpeluang akan terus meningkat. Hal ini tentu membutuhkan keseimbangan dari sisi industrialisasinya.

Untuk itu, terlepas kondisi perang dagang dan gejolak yang dipicu dari global, pemerintah memastikan Indonesia tidak akan lengah memperbaiki neraca perdagangannya sendiri.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengemukakan kemarin, pemerintah sudah sepakat akan meninjau terlebih dahulu setiap sektor industri dengan kebutuhan impornya.

"Jika proteksi hulu menjadikan harga lebih tinggi dan barang menajdi lebih mahal, maka harus diantisipasi agar kemudian bisa dari industriliasisasi menjadi komplit. Jangan sampai meregulasi bea masuk kemudian ada industri lain yang kena kemudian bereaksi, jadi malah tidak menguatkan industri sendiri" katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Achmad Aris
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper