Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketimpangan di Desa Meningkat, Pemerintah Evaluasi Dana Desa

Pemerintah akan mengevaluasi program dana desa karena terjadi peningkatan ketimpangan di desa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai perkembangan ekonomi terkini di sela-sela buka puasa bersama awak media di Jakarta, Selasa (5/6/2018)./JIBI-Dedi Gunawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai perkembangan ekonomi terkini di sela-sela buka puasa bersama awak media di Jakarta, Selasa (5/6/2018)./JIBI-Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mengevaluasi program dana desa karena terjadi peningkatan ketimpangan di desa.

Peningkatan ketimpangan itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, ketimpangan menjadi 0,324, naik 1,25% dari Maret tahun sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menghadiri agenda 10 tahun perayaan initial public offering (IPO) Adaro Energy, Senin (16/7/2018) malam.

"Ini [dana desa] akan dievaluasi bersama Kementerian Desa, Menteri Bappenas, Mendagri dan Kementerian Keuangan. Saya sendiri akan meminta kepada tim untuk melihat bagaimana transfer dana desa ini untuk memperbaiki kemiskinan dan ketimpangan di desa," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Sri Mulyani juga menyampaikan anggaran dana desa akan terus ditingkatkan, sehingga evaluasi mesti segera dilakukan. Dia khawatir jika dana desa pelaksanaannya tidak tepat sasaran dan malah menyebabkan disparitas.

Sri Muyani juga mengungkapkan pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk memperbaiki rasio Gini.

Pemerintah telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui PKH, beras untuk masyarakat tak mampu dan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Menurutnya ini guna meningkatkan perekonomian kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Sektor produksi dan usaha pemerintah memberikan keringanan berupa kredit usaha rakyat (KUR).

"Kalau yang berpenghasilan tinggi, kita kurangi dengan pajak, kalau yang mampu membayar, semakin tinggi semakin banyak pajaknya. Kita akan lakukan terus reformasi [pajak] agar kemampuan kepatuhan terutama yang paling atas bisa meningkat," jelasnya.

Di sisi lain, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyambut gembira penurunan angka kemiskinan yang menembus satu digit, 9,85%. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah pada program-program pengentasan kemiskinan.

"Program-program [pengentasan] kemiskinan akan kita tingkatkan seperti tahun depan bapak presiden akan menaikkan Program Keluarga Harapan (PKH) kita," ujarnya.

Seperti diketahui, BPS baru saja merilis angka kemiskinan nasional per Maret 2018 ini berkurang sebanyak 633.200 dibandingkan dengan kondisi September 2017 sebesar 26,58 juta atau 10,12%.

Tidak hanya sejak 1970, tetapi persentase 9,82% tersebut terendah sejak metode perhitungan baru pada 1998 dan sejak pelaporan angka kemiskinan diubah pada 2011 menjadi setahun dua kali, yakni tiap Maret dan September.

Sementara, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio Gini per Maret 2018 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin menjadi 0,389 dari 0,391 pada September 2017.

Angka tersebut jauh dari asumsi pemerintah pada APBN 2018 yang mencantumkan target Gini ratio sebesar 0,38. Jika dibandingkan dengan Maret 2017 menurun sebesar 0,004 poin dari 0,393.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper