Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2017 menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Kamis (26/7/2018).
Persetujuan itu dengan catatan 9 fraksi menerima, 1 memberi nota keberatan, dan 1 fraksi menolak.
Sebelum rapat paripurna, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah melakukan pengesahan RUU yang dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna sehingga akhirnya diterima sebagai UU.
Hanya fraksi Gerindra yang menolak pengesahan RUU ini. Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI Willgo Zainar saat rapat paripurna.
Menurutnya, pemerintah kurang realistis dalam menentukan asumsi makro sehingga banyak asumsi yang meleset. Selain itu, pemerintah dinilai tidak seharusnya menambah dan bergantung pada utang.
"Lebih jauh, pemerintah terus mengevaluasi defisit APBN dari kegiatan fiskal ekspansif. Idealnya, ekspansi fiskal harus berdampak yang di antaranya tercermin dari penerimaan negara dan menurunnya pembiayaan defisit ke depan, sebab itu mendorong keseimbangan primer positif harus dilakukan," jelas Willgo, Kamis (26/7).
Dengan demikian, fraksi Gerindra menyimpulkan menolak dan tidak menyetujui RUU tentang pertanggungjawaban APBN 2017.
"Fraksi Partai Gerindra menilai pemerintah gagal mengelola dan memenuhi target dalam merealisasikan APBN tahun 2017," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan penghargaannya atas kerja sama dengan DPR selama pelaksanaan pembahasan RUU ini. Pihaknya pun akan memperhatikan saran dari DPR.
"Pemerintah memperhatikan dengan seksama saran dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi DPR RI dalam pendapat mini fraksi pada rapat kerja Banggar. Saran dan rekomendasi tersebut menjadi masukan yang konstruktif untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN yang lebih baik di masa mendatang," paparnya.
Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan hasil telaah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang telah memberikan masukan dalam rangka peningkatan kualitas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.
Menkeu melanjutkan di tengah kondisi perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan, kinerja realisasi APBN 2017 mampu mencatat capaian yang menggembirakan.
Hal ini dapat dilihat dari realisasi defisit APBN yang dipandang terkendali di level yang lebih rendah dari yang ditargetkan, realisasi keseimbangan primer yang semakin membaik, kemiskinan yang semakin menurun, dan rasio Gini yang semakin baik.
"Pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5,07% merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan yang baik ini, walaupun terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi risiko bagi pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari perekonomian global," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
