Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inflasi Tinggi, Jokowi Kritik Kepala Daerah yang Duduk Manis

Tidak meratanya pasokan kebutuhan pokok yang ada di setiap daerah, menjadi salah satu penyebab inflasi yang tidak terkendali.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) menyerahkan penghargaan kepada kepala daerah peraih Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) menyerahkan penghargaan kepada kepala daerah peraih Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak meratanya pasokan kebutuhan pokok yang ada di setiap daerah menjadi salah satu penyebab inflasi yang tidak terkendali.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat suara soal faktor tidak terkendalinya inflasi di daerah ini. Menurutnya, wajar jika stabilitas pasokan atau distribusi kebutuhan pokok, berdampak pada angka-angka inflasi yang naik maupun menurun. Apalagi, jika bicara mengenai infrasturktur penunjang yang ada di setiap daerah.

Jokowi meminta para kepala daerah untuk responsif, ketika terjadi kekurangan bahan pokok di wilayahnya.

“Pasokan kalau kurang, misalnya beras, kalau tahu berasnya kurang, cek provinsi mana yang surplus. Misalnya Jawa Timur bel Gubernur Jawa Timur kirim misalnya ke daerah yang kurang di provinsi mana,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2018, Kamis (26/7/2018).

Menurut Presiden, terkendalinya inflasi di suatu daerah merupakan bukti kepala daerah bekerja untuk rakyat. Bahkan, Jokowi menyindir kepala daerah yang malah duduk manis di kantor, meski inflasi di daerahnya sudah tinggi.

Pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) memiliki empat langkah strategis untuk penguatan tim pengendali inflasi, baik di pusat maupun daerah, guna mencapai target inflasi yang stabil dan rendah ke depannya. Indonesia menargetkan inflasi sebesar 3,5% plus minus 1% pada 2019, serta 3% plus minus 1% pada 2020 dan 2021.

Keempat langkah strategis itu adalah:

Pertama, upaya menjaga pasokan pangan strategis melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama. Kedua, upaya menjaga ketersediaan atau kelancaran distribusi dari produsen yaitu petani sampai ke konsumen.

Ketiga, penguatan kelembagaan antara daerah dan pusat melalui TPI dengan Rakornas, Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), dan sebagainya. Keempat, perbaikan sistem informasi di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

Terkait tidak pedulinya pemerintah daerah terhadap tidak terkendalinya inflasi, Jokowi menganggap percuma jika pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai pembenaran.

“Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, misalnya pertumbuhan ekonomi 5%, tapi inflasinya 9%, tekor 4% rakyat. Ini harus ngerti kita,” tegasnya.

Jokowi menekankan keberadaan pasokan kebutuhan pokok di daerah distribusi betul-betul dicek, agar inflasi terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper