Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inflasi 2019 Diperkirakan Sentuh 3,6%

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan tim pengendali inflasi akan mengupayakan agar inflasi bahan pangan bergejolak atau volatile food tetap rendah.
Pedagang menata daging ayam di lapaknya di Pasar Kosambi Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/1)./JIBI-Rachman
Pedagang menata daging ayam di lapaknya di Pasar Kosambi Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/1)./JIBI-Rachman

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank sentral memperkirakan inflasi pada 2019 akan mencapai 3,6% dari sasaran target inflasi 2,5%-4,5%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan tim pengendali inflasi akan mengupayakan agar inflasi bahan pangan bergejolak atau volatile food tetap rendah.

"Sesuai dengan kesepakatan tim pengendali inflasi itu adalah bisa 4%-4,5% secara nasional," ungkapnya selepas Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2018, Kamis (26/7/2018).

Saat ini, inflasi volatile food di berbagai daerah sudah sangat rendah. Namun, beberapa daerah lain harus secara lebih kuat lagi untuk menurunkan inflasi volatile food.

Adapun, target sasaran inflasi volatile food berada pada kisaran 4%- 5% pada 2017 dan 2018. Namun, Perry memperkirakan angkanya berpotensi meningkat pada tahun ini.

Komoditas volatile food yang berpotensi meningkat yaitu beras, daging ayam, dan hortikultura. Peningkatan tersebut dipicu oleh harga minyak dan komoditas pangan global yang bisa mengerek harga pangan dalam negeri.

Bank sentral Indonesia juga menilai peran Tim Pengendali Inflasi (TPI) mesti diperkuat lewat empat cara. Pertama, upaya menjaga pasokan pangan strategis melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama.

Kedua, upaya menjaga ketersediaan atau kelancaran distribusi dari produsen yaitu petani sampai ke konsumen. Untuk menjaga kelancaran distribusi pangan diperlukan pembentukan pedagang atau pengumpul yang dekat dengan petani, demikian juga masalah logistik untuk kelancaran distribusi.

Hal ini penting untuk meningkatkan dan memperkuat perdagangan antar daerah sehingga satu daerah yang berlebihan pasokan bahan pangan dapat membagi pasokannya dengan daerah lain yang kekurangan.

Ketiga, penguatan kelembagaan antara daerah dan pusat melalui TPI dengan Rakornas, Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), dan sebagainya. Keempat, perbaikan sistem informasi di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hadijah Alaydrus
Editor : Annisa Margrit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper