Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah terus berhitung untuk menekan impor dan meningkatkan ekspor demi mendatangkan lebih banyak dolar AS Ake Indonesia.
Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, sejumlah menteri dikumpulkan untuk membahas dua strategi prioritas untuk meningkatkan cadangan devisa ke Tanah Air yakni melalui pengendalian impor dan peningkatan ekspor.
“Kalau dihitung sektor yang bisa mengurangi neraca pembayaran antara lain dari penggunaan B20 [biodiesel], kemudian yang kedua TKDN [tingkat kandungan dalam negeri], dan yang ketiga yang tidak dibahas tadi adalah jasa pariwisata. Bapak Presiden menegaskan terhadap hal-hal tersebut,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Selasa (31/7).
Pemerintah sudah memastikan bahwa kebijakan bauran solar dan 20% biodiesel (B20) akan diperluas ke sektor non subsidi mulai Agustus 2018.
Saat ini, kebijakan biodiesel 20% baru diterapkan pada sektor bersubsidi atau penugasan publik (Public Service Obligation/PSO), yaitu solar, yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebanyak 15,62 juta kiloliter (KL).
Menperin mengaku sudah mendapatkan konfirmasi bahwa kebijakan B20, termasuk untuk non PSO, tidak ada hambatan teknis dalam pelaksanaannya.
“Mulai berjalan [non PSO], kalau PSO kan sudah. Tinggal non PSO segera, sesudah ini diimplementasikan. Tentu diharapkan para distributor minyak ataupun yang menjual ini bisa menyediakan biodiesel 20%,” ucapnya.
Jika kebijakan ini berhasil diimplementasikan, maka dia memperkirakan negara mampu menghemat sekitar US$5,6 miliar per tahun atau sekitar US$21 juta per hari.
Soal TKDN, Airlangga menyebut TKDN akan didorong ke dua sektor utama yakni hulu migas dan PT PLN (Persero). Saat ini, pemerintah disebut tengah mempersiapkan keputusan presiden terkait optimalisasi TKDN di kedua sektor tersebut.
“Diperkirakan itu [penghematan dari TKDN] US$2 miliar,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
