Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal habis-habisan mendorong kegiatan ekspor dan investasi melalui berbagai insentif demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global.
Neraca perdagangan semester I/2018 menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Rabu (8/8/2018).
Sebagai langkah konkret, Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Selasa (7/8), mengundang lebih dari 500 pelaku usaha berorientasi ekspor untuk menyampaikan masalah, kendala, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor.
Meski struktur perekonomian belum sepenuhnya pulih serta dibayangi ancaman gejolak ekonomi global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah optimistis realisasi pertumbuhan ekonomi masih sesuai dengan ekspektasi, yaitu 5,18%—5,4% sesuai dengan APBN 2018.
“Pertumbuhan ekonomi yang membaik akan diikuti peningkatan impor sehingga jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekspor, baik neraca perdagangan maupun neraca pembayaran akan defisit. Setiap kali kita 1% tumbuh [ekonomi], kita juga harus mengimpor,” jelasnya di hadapan ratusan eksportir, Selasa (7/8/2018).
Pemerintahan Presiden Joko WidodoJusuf Kalla makin pede mendorong ekspor dan investasi yang melempem setelah BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2018 mencapai 5,27% atau di atas ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan 5,1%. Apalagi, pemerintah juga berhasil mendorong kinerja konsumsi rumah tangga kembali tumbuh di atas 5%.
“Impor bahan baku dan barang modal yang terjadi belakangan ini diproyeksikan bisa menghasilkan aktivitas produksi pada kuartal III dan IV,” tambah Menkeu.
Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan konkret untuk membantu menggairahkan ekspor berupa kebijakan fiskal yang meniadakan pungutan perpajakan pada industri pengolahan barang bertujuan ekspor.
Berbagai skema kemudahan fiskal yang telah diberikan di antaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk pasokan bahan baku kepada perusahaan industri.
Dirjen DJBC Heru Pambudi menyatakan hingga 30 Juni 2018 telah terdapat 1.396 Kawasan Berikat aktif, 237 Gudang Berikat aktif, 368 perusahaan yang memanfaatkan KITE, 53 industri kecil menengah (IKM) yang memperoleh fasilitas KITE, serta 57 pusat logistik berikat (PLB) di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui kinerja pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan, BI pun berharap akan muncul kepercayaan positif terhadap stabilisasi nilai tukar.
Apalagi, otoritas moneter juga telah habis-habisan meluncurkan sejumlah instrumen, dari kenaikan BI 7 Day Repo Rate, relaksasi loan to value hingga reaktivitas lelang SBI tenor 9 dan 12 bulan.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan pertumbuhan yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang terus berjalan pesat khususnya permintaan domestik, di tengah tekanan rupiah—yang membuat cadangan devisa tergerus—akibat ketidakpastian eksternal yang masih besar. “Harapan BI dengan growth yang tinggi tersebut akan memberi confidence positif pada stabilitas rupiah,” tegas Dody.
MINTA PELONGGARAN
Secara terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, jika melihat tren yang ada saat ini, dia memperkirakan defisit neraca perdagangan RI akan kembali terjadi pada Juli 2018. Hal itu terjadi karena masih melempemnya ekspor.
“Makanya kami [pemerintah] ber tanya, kenapa masih kedodoran eks por nya jika dibandingkan dengan impor. Insentif apa yang ek spor tir butuhkan?” katanya.
Ketua Asosiasi Per tekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyebutkan, Pemerintah Indonesia harus pandai dalam memanfaatkan kondisi global, guna memacu eks por dan menggenjot penerimaan devisa.
Salah satunya dengan menangkap peluang bisnis yang ditinggalkan oleh China. Selain itu, dia meminta agar pemerintah merevisi Permendag No. 31/2016 mengenai Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasalnya, industri dalam negeri dapat memanfaatkan impor limbah plastik untuk diekspor kembali.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga menyatakan, selain membantu perluasan pasar untuk minyak kelapa sawit (CPO), pemerintah harus berupaya menurunkan sejumlah tarif untuk ekspor. Salah satunya dengan menurunkan bea pungutan ekspor pada sejumlah produk turunan CPO.
“Salah satunya minyak goreng. Pungutan ekspornya terlalu besar, sehingga margin usahanya tipis. Padahal potensi pasar di luar negeri besar, terutama pasar-pasar baru seperti Afrika dan Timur Tengah,” katanya. (Edi Suwiknyo/ Hadijah Alaydrus /Yustinus Andri Rinaldi Azka/Mutiara Nabila)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
