Bisnis.com, JAKARTA -- Tidak lama setelah kembali ke Jakarta usai meninjau penanganan gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) lanjutan mengenai strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa (cadev).
Ratas lanjutan itu digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018). Turut hadir sejumlah pejabat di sektor ekonomi seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Presiden mengatakan dirinya ingin memastikan apa yang sudah dibahas dalam ratas terdahulu pada Selasa (31/7/2018) dan bertanya masalah di lapangan yang menjadi hambatan.
"Untuk memperkuat cadev kita, saya ingin memastikan apa yang sudah kita bahas dalam rapat terbatas yang lalu betul-betul ada progres di lapangan. Hari ini akan saya update satu per satu problem di lapangan apa yang kira-kira menjadi hambatan sehingga kita bisa memperkuat cadev," ujar Jokowi.
Kepala Negara mengingatkan soal kewajiban penggunaan biodiesel sebagai campuran bahan bakar (B20) sampai peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) skala besar yang sebelumnya banyak menggunakan komponen impor.
Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan juga diminta mencermati secara detail dan cepat terkait impor barang apa saja yang memang sangat penting dan tidak penting.
Seusai menyampaikan kata pengantarnya, Presiden meminta para menteri menjelaskan masalah yang dihadapi di lapangan dan upaya penyelesaian yang sudah dilakukan sampai sejauh ini.
"Saya persilakan Menko (Menteri Koordinator) atau menteri untuk menyampaikan, singkat-singkat dan yang penting-penting saja. Tidak usah ada paparan lagi. Apa masalahnya dan sudah diselesaikan sejauh mana," ucapnya.
Pekan lalu, Bank Indonesia (BI) menyebutkan cadev Indonesia berada di posisi US$118,3 miliar pada akhir Juli 2018. Nilai ini lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih sebesar US$119,8 miliar.
Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,9 bulan impor atau 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
