Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kendalikan Impor, Pemerintah Bakal Identifikasi 500 Komoditas

Pemerintah akan mengidentifikasi 500 komoditas yang selama ini masih diimpor apakah dapat diproduksi di dalam negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit transaksi berjalan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan dalam konferensi pers Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Kita di Jakarta, Senin (25/6/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan dalam konferensi pers Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Kita di Jakarta, Senin (25/6/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengidentifikasi 500 komoditas yang selama ini masih diimpor apakah dapat diproduksi di dalam negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit transaksi berjalan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menyampaikan penjelasan dalam konferensi pers seusai rapat terbatas membahas strategi kebijakan meningkatkan cadangan devisa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Rapat terbatas itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat lainnya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah berusaha mengamankan defisit transaksi berjalan. Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2018. Defisit itu melebar dibandingkan dengan 2,2% pada kuartal I/2018.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah pengendalian impor.

"Saat ini kami bersama Menteri Perdagangan dan (Menteri) Perindustrian akan mengidentifikasi 500 komoditas yang memang bisa diproduksi dalam negeri apakah akan bisa melakukan subtitusi impor sementara kita melakukan pengendalian dari sisi impornya," kata Sri.

Sri mengatakan pemerintah juga akan menerapkan pajak penghasilan (Pph) impor 7,5% untuk barang-barang yang berhubungan barang konsumsi maupun bahan baku. Menurutnya, pemerintah akan mengendalikan barang yang permintaannya melonjak tinggi tapi tidak betul-betul strategis dan dibutuhkan dalam perekonomian.

"Ini kita suspect termasuk berbagai macam belanja online yang berasal dari luar yang memang mengkontribusikan impor barang konsumsi yang sangat tinggi. Kita akan melakukan langkah yang cukup drastis dan tegas untuk mengendalikan," kata Sri.

Di samping mengendalikan impor, Sri mengatakan pemerintah akan terus berusaha mendorong ekspor. Dorongan itu antara lain melalui sisi pembiayaan, sisi kebijakan sampai sisi kemampuan untuk penetrasi pasar.

"Itu akan dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan instrumen pemerintah, apakah itu LPEI, OJK yang melakukan policy untuk relaksasi dan kita melakukan dengan instrumen fiskal untuk melakukan insentif," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper