Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Targetkan Defisit Transaksi Berjalan Turun Akhir 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menargetkan defisit transaksi berjalan dapat diturunkan secara signifikan pada akhir 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Wakil Menkeu Mardiasmo sebelum mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR Jakarta, Rabu (11/7/2018)./JIBI-Abdullah Azzam
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Wakil Menkeu Mardiasmo sebelum mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR Jakarta, Rabu (11/7/2018)./JIBI-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menargetkan defisit transaksi berjalan dapat diturunkan secara signifikan pada akhir 2018.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sri ketika menyampaikan penjelasan dalam konferensi pers seusai rapat terbatas membahas strategi kebijakan meningkatkan cadangan devisa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018). Rapat terbatas itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat lainnya.

Sri mengatakan pemerintah berusaha mengamankan defisit transaksi berjalan. Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2018. Defisit itu melebar dibandingkan dengan 2,2% pada kuartal I/2018.

Pemerintah dan Bank Indonesia yang memiliki kewenangan menjaga nilai tukar akan bersama-sama menjaga kestabilan perekonomian Indonesia terutama di saat dunia luar memiliki persepsi tertentu terhadap kondisi ekonomi di negara-negara berkembang (emerging).

"Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki fundamental yang baik. Dan ini harus dikomunikasikan terus. Dan kalau ada yang dianggap memiliki kerawanan, pemerintah tidak segan untuk melakukan tindakan korektif tegas dan cepat dalam rangka untuk melakukan koreksi terhadap potensi kerawanan tersebut. Meskipun ini dapat memberikan dampak yang lain," kata Sri.

Sri mengatakan pemerintah akan melihat secara rinci berbagai komoditas yang merupakan penyumbang impor terbesar dalam neraca pembayaran Indonesia. Pemerintah akan melihat apakah impor komoditas ini bisa disetop, ditunda atau diganti dengan produk lain dari dalam negeri.

"Oleh karena itu, ini adalah pekerjaan bersama dengan para menteri terkait untuk kita menguatkan industri dalam negeri, mencoba untuk mengontrol banjirnya barang impor dan kemampuan kita untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan tekanan kepada neraca pembayaran kita," kata Sri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yodie Hardiyan
Editor : Fajar Sidik

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper