Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan bahwa kondisi utang negara saat ini dengan outstanding Rp4.253,02 triliun masih dinilai pada kondisi level aman, yakni 29,74% per PDB (produk domestik bruto) yang didukung pengelolaan yang prudent dan akuntabel.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan bahwa realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga akhir Juli 2018 mencapai Rp206,6 triliun, sebagian besar berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp205,57 triliun, atau mencapai 51,5% dari APBN 2018 sebesar Rp399,22 triliun.
Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp221,94 triliun atau mencapai 53,5% dari target APBN 2018 dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp16,37 triliun atau sekitar 107,0% dari yang direncanakan.
Menurutnya, realisasi pembiayaan yang cukup besar tersebut mencerminkan diterapkannya strategi front loading oleh pemerintah yang tetap terjaga untuk mengantisipasi ketidakpastian dinamika perkembangan global dan terwujudnya pembiayaan yang lebih efisien.
Menurutnya, keberlanjutan fiskal pada 2018 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga akhir Juli 2018 mencapai Rp151,30 triliun atau sekitar 1,02% PDB. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.
Sementara itu, kondisi keseimbangan primer per akhir Juli 2018 yang berada pada defisit Rp4,85 triliun juga lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama 2017 sebesar defisit Rp79,15 triliun.
"Stok utang kita sampai saat ini, per akhir Juli 2018 mencapai Rp4.253 triliun atau dibandingkan dengan PDB sekitar 29,74," ujarnya.
Rasio utang tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 29,9%. Pihaknya berharap sampai akhir tahun akan terus melandai.
Menurutnya, jumlah utang tersebut masih jauh di bawah batas yang ditentukan UU Keuangan Negara No.17/2003 sebesar 60% terhadap PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
