Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 makin kredibel. Kredibilitas APBN dinilai sangat penting untuk menjaga perekonomian nasional ke depan.
“Kredibilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap APBN yang disusun pemerintah dan dibahas bersama DPR,” ujar Anggota Komisi XI M. Misbakhun melalui keterangan resminya, Senin (20/8/2018).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan RAPBN 2019 senilai Rp 2.439,7 triliun beserta nota keuangannya ke DPR, Kamis (16/8/2018). Merujuk RAPBN 2019, pemerintah menyodorkan sejumlah proyeksi ekonomi untuk tahun depan.
Salah satu proyeksi dalam RAPBN 2019 adalah kurs dolar Amerika Serikat (US$) yang dipatok pada angka Rp14.400. Angka itu lebih tinggi ketimbang asumsi makro APBN 2018 yang mematok kurs US$ setara Rp 13.400.
Proyeksi defisit dalam RAPBN 2019 sebesar 1,84% dari produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dibandingkan dengan defisit fiskal tahun ini pada angka 2,21%. Menurut Misbakhun, pemerintah tampak sangat berhati-hati dalam menyusun RAPBN 2019.
“RAPBN ini menunjukkan pemerintah berhati-hati meski volumenya dinaikkan. Saya melihatnya sebagai iktikad pemerintah menjaga kesinambungan program-program prorakyat,” ujar legislator Golkar itu.
Dia menjelaskan, pemerintah memang harus mengantisipasi gejolak ekonomi di Turki, perang dagang antara Tiongkok lawan Amerika Serikat dan ketidakpastian global. Hanya saja, katanya, hal yang patut diapresiasi adalah keseriusan pemerintahan Jokowi menggarap infrastruktur dengan mengalokasikan dana Rp420 triliun dalam RAPBN 2019.
Menurutnya, ada celah fiskal lebih lebar bagi pemerintah pada tahun depan untuk menggarap infrastruktur. “Artinya pemerintah ingin menyelesaikan dengan tuntas program infrastrutur pada 5 tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi,” tegasnya.
Selain itu, dia juga mengapresiasi pemerintah yang tak memangkas program-program prorakyat meski harus menyusun RAPBN dengan penuh hati-hati. Dalam pandangannya, pemerintah justru sangat serius melanjutkan beragam program prorakyat yang sangat bermanfaat.
Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu lantas membeber usul pemerintah dalam RAPBN 2019 untuk menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Bidikmisi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Menurutnya, program-program itu menunjukkan keseriusan penerintah meningkatkan dan harkat martabat masyarakat, menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) serta menekan angka kemiskinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
