Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Siapkan 'Senjata' Hadapi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mencapai level Rp14.800 pada pertengahan hari, Selasa (4/9/2018).
Menko Polhukam Wiranto (kanan) berdiskusi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelum mengikuti rapat terbatas penanganan bencana alam NTB di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (10/8).
Menko Polhukam Wiranto (kanan) berdiskusi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelum mengikuti rapat terbatas penanganan bencana alam NTB di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (10/8).

Bisnis.com, JAKARTA -  Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mencapai level Rp14.800 pada pertengahan hari, Selasa (4/9/2018).

Pada Selasa (4/9/2018), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanggil para menteri ekonomi dan kepala lembaga ekonomi. Pemanggilan ini merupakan yang kedua setelah Presiden memanggil mereka pada Senin (13/9/2018).

Dalam pertemuan kedua ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution  menyatakan pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan pada sehari sebelumnya.

"Tapi, tadi jauh lebih banyak bicara mengenai ekspor walau yang lain dibahas juga, misalnya TKDN (tingkat komponen dalam negeri), tapi yang paling dibahas ekspor," katanya.

Darmin mengatakan pembahasan pada hari ni menjadi semakin rinci, supaya langkah-langkah yang akan diambil menjadi lebih konkret. Pada dasarnya, ujar Darmin, pemerintah ingin fokus dalam hal ekspor. Pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekspor dalam waktu dekat.

"Ada yang menyangkut SDA (sumber daya alam), termasuk batubara. Ada juga yang menyangkut industri, pariwisata. Kita juga membicarakan secara detail B20 sudah bagaimana, dan B20 sudah sangat siap. (Pertemuan juga) ada Pertamina PLN. Tapi, PLN lebih banyak mengenai TKDN," katanya.

Darmin mengatakan Presiden menginginkan supaya kebijakan dan langkah-langkah yang diambil benar-benar konkret. Dalam waktu 1-2 hari ke depan, pemerintah akan menjelaskan mengenai kebijakan ekspor, termasuk soal target dan negara tujuan.

"Ada matriksnya, istilah Presiden. Begitu juga tentu nanti impor, begitu juga TKDN, di listrik seperti apa, di jembatan seperti apa. Di pelabuhan udara seperti apa. Memang itu perlu rinci sekali, sehingga nanti kita bisa memprediksi seperti apa perkembangan sebulan ke depan," katanya.

Darmin menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat pada saat ini. Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini adalah defisit transaksi berjalan yang mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan mencapai US$8 miliar pada kuartal II/2018 atau sekitar 3% dibandingkan dengan PDB Indonesia yang mencapai Rp3.684 triliun pada kuartal II/2018. Darmin mengatakan defisit transaksi berjalan Indonesia masih lebih kecil dibandingkan dengan Brasil, Turki dan Argentina.

"Dilihat dari sudut manapun, walau kita ada kelemahan pada transaksi berjalan. ini bukan penyakit baru. Dari 40 tahun yang lalu transaksi berjalan, kita itu defisit. Memang ini agak besar tapi tidak setinggi 2014, tidak setinggi tahun 1994-1995, tidak setinggi tahun 1984," pungkas Darmin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yodie Hardiyan
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper