Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah merencanakan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) - World Bank (WB) 2018 di Nusa Dua, Bali akan menghasilkan suatu output nyata yang dituangkan dalam kesepakatan bernama Bali Initiative, mencakupi, capital package, study of urbanization, human capital index dan Bali fintech principles.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Parjiono, mengatakan bahwa pemerintah berencana menelurkan 4 kesepakatan yang nantinya menjadi tolak ukur internasional dalam memperkuat perekonomian dunia.
Parjiono berharap melalui pertemuan internasional ini dapat dihasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional terkait 4 hal tersebut.
"Kita ingin pendekatan secara multiraleral dan bilateral. IMF itu forum multilateral, harus dimanfaatkan sehingga secara bersama-sama dapat mengatasi kondisi global saat ini," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (15/9/2018).
Pertama mengenai capital package atau paket permodalan, saat ini Bank Dunia tengah menyelesaikan skema kenaikan modal untuk IBRD dan IFC, sebagai tindak lanjut hasil Spring Meetings 2018 yang ditargetkan selesai Juli 2018. Skema ini akan disepakati dalam pertemuan dan diharapkan dapat meningkatkan peran WB dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara global.
Kedua mengenai studi urbanisasi, WB bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan penelitian mengenai urbanisasi di Indonesia. Penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan kunci yang dapat menjadi referensi negara-negara di dunia mengenai pengelolaan urbanisasi agar dapat memberikan keuntungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi.
Ketiga mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau Human Capital Index (HCI), WB akan merilis versi pertama HCI yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil keputusan di negara-negara anggota dalam menetapkan kebijakan mengenai investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Indonesia sudah mengadaptasi upaya pembangunan HCI ini dengan kebijakan 20% anggaran APBN untuk pendidikan, dan melalui HCI ini kita dapat melakukan pengelolaan anggaran itu dengan tepat sasaran," jelasnya.
Terakhir terkait teknologi finansial (Fintech), pembahasan mengenai fintech ini merupakan topik yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi mengusulkan secara resmi kepada Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde agar pada pertemuan tahunan tersebut membahas mengenai tekfin.
Isu tekfin ini menjadi agenda engara-negara anggota IMF dan WB karena memiliki pengaruh pada inklusi keuangan, stabilitas dan integritas. "Sehingga diharapkan dapat ditentukan suatu prinsip-prinsip bersama dalam penggunaan tekfin ini, apalagi Indonesia memiliki berbagai layanan tekfin," jelasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
